Para pendukung Dewan Nasional Perlindungan Tanah Air (CNSP)/Net
Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) menyebutkan bahwa Amerika Serikat saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh para pemimpin kudeta militer di Niger yang merebut kekuasaan pada akhir Juli lalu.
Para pejabat di Dewan Nasional Perlindungan Tanah Air Niger (CNSP) memimpin kudeta militer terhadap Presiden Niger Mohamed Bazoum.
Pemimpin kudeta, Jenderal Abdurahmane Tchiani, ditunjuk sebagai kepala CNSP, sementara Ali Lamine Zeine, mantan menteri keuangan, ditunjuk sebagai perdana menteri sementara.
Menurut penemuan yang dirilis SVR pada Kamis (7/9), meskipun Gedung Putih tidak puas dengan kejadian di bekas jajahan Prancis tersebut, mereka tidak ingin bergantung pada intervensi militer dari negara-negara tetangga Niger.
“Perwakilan dinas khusus Amerika sedang berdiskusi secara langsung dengan mitra yang mungkin melakukan pembunuhan di Niger," demikian dugaan SVR, seperti dikutip dari
RT.
"Kandidat yang dipilih adalah orang-orang yang telah menerima pelatihan khusus dari sekolah Pentagon dan termasuk dalam lingkaran dalam para pemimpin transisi," katanya.
Badan Intelijen Amerika (CIA) memiliki catatan percobaan pembunuhan di luar negeri.
Pemimpin Kongo Patrice Lumumba dan pemimpin Kuba Fidel Castro menjadi sasaran berbagai rencana pembunuhan di AS, seperti yang diungkapkan oleh Komite Gereja pada tahun 1970-an.
Presiden Gerald Ford secara eksplisit melarang pegawai pemerintah AS berpartisipasi dalam plot pembunuhan politik berdasarkan perintah eksekutif tahun 1976.
Presiden Jimmy Carter memperluas larangan tersebut pada tahun 1978, dengan menambahkan orang-orang yang bertindak atas nama Washington ke dalam perintah tersebut, sementara Presiden Ronald Reagan menghapus kata-kata “politik” pada tahun 1981.
“Sepertinya Gedung Putih telah memutuskan untuk menggunakan solusi lama dan, seperti yang mereka katakan, solusi yang telah teruji oleh waktu, setelah menghadapi apa yang mereka anggap sebagai kebangkitan geopolitik Afrika yang mengejutkan dan tidak menyenangkan,” klaim penilaian SVR .
SVR lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintah AS akan menganggap tindakan apa pun terhadap pemerintahan Niger sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi.
