Berita

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief/Ist

Nusantara

Dirjen PHU: Katering yang Tak Mau Gunakan Produk Indonesia, Coret Saja

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2023 | 07:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penggunaan produk-produk Indonesia dalam penyelenggaraan haji akan terus dioptimalkan oleh Kementerian Agama RI. Salah satunya adalah mengharuskan penggunaan produk Indonesia dalam penyediaan katering jemaah haji.

Seperti disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, biaya haji sangat besar, mencapai Rp19 triliun di setiap musim. Salah satu kebutuhan yang sangat besar adalah dalam penyediaan katering jemaah haji. Angkanya sekitar Rp2 triliun.

Karena itu, lanjut Hilman, perlu dilakukan kontrak kerja sama yang setara dan saling menguntungkan atau mutual and equal partnership.


"Dapur penyedia katering kita dorong untuk menggunakan sebanyak mungkin produk Indonesia. Coret dapur yang tidak mau menggunakan produk Indonesia," tegas Hilman dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M di Bandung, Kamis (7/9).

"Dapur yang sudah bagus, cek dan perpanjang. Dapur yang tidak kooperatif, tidak mau beli produk kita, coret saja," sambungnya.

Hilman menambahkan, mengoptimalkan penggunaan produk Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji harus terus diperjuangkan. Secara bertahap, hal itu sudah mulai dilakukan dan harus terus ditingkatkan.

"Kita punya kepentingan memperjuangkan penggunaan produk Indonesia. Jadi kita harus berjuang. Toh, yang diuntungkan adalah masyarakat Indonesia," tandasnya.

Pada musim haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah mendistribusikan 5.480.625 boks katering kepada jemaah haji Indonesia. Sementara di Makkah, total ada 14.506.169 boks katering yang didistribusikan kepada jemaah haji Indonesia. Sebanyak 7.774.613 boks dibagikan sebelum puncak haji, sementara 6.731.556 boks didistribusikan setelah puncak haji. Jumlah tersebut di luar layanan katering Armina.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya