Erick Thohir Harus Pisahkan Tupoksi Menteri BUMN dan Hasrat Politik 2024

Fokus pada tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) harus benar-benar dijalankan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir di tengah banyaknya catatan minor perusahaan pelat merah.

Erick perlu menunjukkan keseriusannya membenahi BUMN melalui kinerja nyata agar jargon bersih-bersih BUMN tidak sekadar janji belaka.

"Erick harus fokus untuk selesaikan tugas pokok di BUMN. Apalagi di BUMN banyak yang 'sakit'," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Erick Thohir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/9).

Sejumlah BUMN tercatat memiliki utang yang tak sedikit pada kuartal I 2023. Mulai dari BUMN Karya WIKA yang tercatat memiliki utang Rp55,8 triliun, setara 76,7 persen dari total asetnya yang berjumlah Rp72,7 triliun.

Kemudian ADHI yang mencatatkan utang hingga Rp30,3 triliun, setara 77,4 persen dari total asetnya yang berjumlah Rp39,2 triliun. Belum lagi Waskita Karya yang berutang Rp84,4 triliun, atau setara 86 persen dari total aset berjumlah Rp98,2 triliun.

Di tengah keterpurukan BUMN, Erick belakangan justru kerap diseret-seret dalam pesta demokrasi lima tahunan, Pilpres 2024. Bahkan berdasarkan sejumlah survei, nama Erick masuk ke dalam jajaran bakal calon wakil presiden potensial.

Kekhawatiran pun muncul bahwa BUMN rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Hal ini patut diwaspadai Erick yang pernah menjadi ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf.

"Seorang pemimpin harus menjaga amanah. Jangan karena ada ambisi lain, umpama mau menjadi cawapres, lalu Erick abai terhadap tugas-tugas di Kementerian BUMN," tegas Muslim mengingatkan.