Berita

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono/Ist

Politik

Dewan Pakar Gerindra: Pendamping Prabowo Harus Ngerti Ekonomi

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 20:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pembenahan ekonomi nasional ke depan menjadi fokus Bakal Capres Prabowo Subianto. Hal tersebut turut menjadi kriteria dari sosok bakal pendamping Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam Pilpres 2024.

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyebut bakal cawapres Prabowo harus orang yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi.

"Walaupun Pak Prabowo mengerti baik ekonomi makro maupun mikro, tapi wakilnya juga harus mengerti ekonomi dan memiliki kemampuan manajerial yang baik," kata Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/9).


"Bisa ekonom (pendamping Prabowo), karena ekonomi jadi masalah utama saat ini," tambahnya.

Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 itu menilai bahwa selain memiliki popularitas, bacawapres Prabowo diutamakan memiliki kapabilitas dan kompetensi.

Caleg Gerindra Dapil Jatim I ini juga menginginkan agar figur tersebut memiliki pengalaman memimpin yang baik.

"Dia harus kompeten dan memiliki kapabilitas, memiliki pengalaman memimpin di daerah atau lembaga, atau juga pernah menjadi anggota legislatif," terangnya.

Dengan kriteria seperti itu, Menko Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berpeluang besar menjadi pendamping Prabowo. Begitu juga calon yang diusung PAN selaku mitra di Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Menteri BUMN Erick Thohir.

Kendati demikian, BHS akrab disapa tidak menyebut siapa nama calon pendamping Prabowo yang sudah mengerucut.

"Dari orang-orang yang sudah ada dalam bursa (cawapres) dan tidak menutup kemungkinan orang yang berada di luar itu, yang pasti semua akan ditentukan oleh Pak Prabowo bersama ketua umum partai koalisi," jelasnya.

"Intinya Pak Prabowo ingin seorang wakil yang tidak hanya dipasangkan saja tapi juga orang yang bekerja keras untuk kemakmuran rakyat," pungkas BHS.  

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya