Guterres Klarifikasi Pertemuan PBB dengan Junta Myanmar: Tidak Ada Konteks Politik

Kunjungan Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths, dengan pemerintah junta militer Myanmar yang mendapat kecaman keras baru-baru ini dari masyarakat sipil merupakan pertemuan yang wajar.

Dalam klarifikasi yang dijelaskan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menuturkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas bagi PBB antara upaya kemanusiaan dan upaya politik.

“Pertama-tama, saya ingin membuat klarifikasi, aktor-aktor kemanusiaan, seperti ketua OCHA, ketua UNHCR, dan lainnya harus mampu berbicara dengan siapa pun dan di mana pun bahkan dengan organisasi teroris sekali pun ketika hal itu sangat penting untuk melindungi masyarakat, dan untuk menjamin kemanusiaan,” tegas Guterres.

Menurutnya, tidak ada makna politik apapun dalam pertemuan antara Griffiths dan junta Myanmar. Konteks pertemuan itu hanya unjuk menjalankan misi kemanusiaan.

“Jadi, penting untuk membedakan dengan jelas konteks kemanusiaan dan konteks politik,” tambah Guterres, saat melakukan konferensi persnya di Media Center JCC, Senayan pada Kamis (7/9).

Seperti diketahui, pada akhir Agustus lalu Kepala Bantuan PBB itu telah mendapat kecaman keras dan kritikan dari ratusan kelompok masyarakat sipil Myanmar.

Kritikan tersebut datang setelah Griffiths terlihat berjabat tangan dengan kepala junta militer Jenderal Min Aung Hlaing, yang dipampang di halaman depan Global New Light of Myanmar yang dikelola negara, yang memicu spekulasi luas.

Menurut ratusan kelompok sipil tersebut, PBB seharusnya memutuskan hubungannya dengan pemimpin kudeta dan tidak berkolaborasi dengan junta militer, yang selama ini telah menghalangi bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.

Namun Guterres berpendapat bahwa pihaknya tengah melakukan upay untuk memobilisasi tim dan memobilisasi komunitas internasional, guna menemukan solusi yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar di Myanmar.

“Kami melakukan yang terbaik untuk krisis Myanmar,” pungkasnya.