Berita

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat melakukan konferensi pers di ruangan Media Center KTT ASEAN, Jakarta Convention Center pada Kamis, 7 September 2023/RMOL

Dunia

Sekjen PBB Prihatin atas Krisis Myanmar yang Kian Memburuk

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keprihatinan yang mendalam atas situasi krisis di Myanmar disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Dalam kesempatannya saat menyampaikan konferensi pers pada Kamis (7/9), Guterres menyoroti isu Myanmar yang kini masih mengalami serangkaian gejolak akibat kudeta militer pada 2021 lalu.

"Saya sangat prihatin dengan memburuknya situasi politik, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Myanmar, termasuk keadaan saat ini dengan banyaknya pengungsi yang hidup dalam kondisi putus asa," ujar Guterres dalam keterangan persnya di hadapan awak media.


Sekjen PBB itu pun kembali menyerukan desakannya kepada junta militer Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan dan kekejaman di negaranya.

"Dan saya kembali mengulangi seruan mendesak saya kepada semua otoritas militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik dan membuka pintu kembalinya pemerintahan demokratis," tegas Guterres.

Meski begitu, Guterres juga telah mengapresiasi peran ASEAN yang terus berupaya untuk menyelesaikan krisis di negara anggotanya itu, dan mendesak semua pihak untuk terus mencari cara dalam menghadapi gejolak di Myanmar.

"Saya menyambut baik pendekatan berprinsip ASEAN yang telah mengedepankan Konsensus Lima Poin (5PC), dan saya mendorong semua negara untuk terus mengupayakan strategi terpadu dalam menghadapi Myanmar," tambahnya.

Secara khusus dalam kesempatan itu, Sekjen PBB juga mengapresiasi upaya tegas Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, yang sejauh ini telah melibatkan semua pihak yang berkonflik untuk berdialog.

Selama memegang Keketuaan ASEAN, Indonesia sendiri telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan seluruh stakeholder di Myanmar, termasuk dengan masyarakat sipil hingga Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan pemerintah bayangan oposisi junta, untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Sempat Kaget, Legislator Golkar Bersyukur Budi Arie Klarifikasi dan Minta Maaf

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:20

KPK Tahan Gatot Heroe Hernanda, Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:10

DPRD Siap Bongkar Oknum Parpol dan Ormas Minta Jatah Proyek SD Rembang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:05

Netflix Umumkan Pemeran Baru One Piece Season 3, Siap Hidupkan Kisah Battle of Alabasta

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:53

Bank Berwenang Menunda Transaksi Sesuai UU TPPU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:52

Daftar 6 Perusahaan di Kalimantan Disanksi Kemenhut Buntut Karhutla

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:49

Unhan Terbitkan Edaran Penggunaan Hijab bagi Kadet Putri Muslim

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:44

Diduga Terima Mobil hingga Rumah Mewah, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diselidiki KPK

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:37

Pertamina Eco RunFest 2026, Hadirkan Tujuh Inisiatif Keberlanjutan Lingkungan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:27

Lolly Suhenty: Kerja Kehumasan Bawaslu Menjaga Halaman Rumah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:26

Selengkapnya