Berita

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat melakukan konferensi pers di ruangan Media Center KTT ASEAN, Jakarta Convention Center pada Kamis, 7 September 2023/RMOL

Dunia

Sekjen PBB Prihatin atas Krisis Myanmar yang Kian Memburuk

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keprihatinan yang mendalam atas situasi krisis di Myanmar disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Dalam kesempatannya saat menyampaikan konferensi pers pada Kamis (7/9), Guterres menyoroti isu Myanmar yang kini masih mengalami serangkaian gejolak akibat kudeta militer pada 2021 lalu.

"Saya sangat prihatin dengan memburuknya situasi politik, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Myanmar, termasuk keadaan saat ini dengan banyaknya pengungsi yang hidup dalam kondisi putus asa," ujar Guterres dalam keterangan persnya di hadapan awak media.


Sekjen PBB itu pun kembali menyerukan desakannya kepada junta militer Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan dan kekejaman di negaranya.

"Dan saya kembali mengulangi seruan mendesak saya kepada semua otoritas militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik dan membuka pintu kembalinya pemerintahan demokratis," tegas Guterres.

Meski begitu, Guterres juga telah mengapresiasi peran ASEAN yang terus berupaya untuk menyelesaikan krisis di negara anggotanya itu, dan mendesak semua pihak untuk terus mencari cara dalam menghadapi gejolak di Myanmar.

"Saya menyambut baik pendekatan berprinsip ASEAN yang telah mengedepankan Konsensus Lima Poin (5PC), dan saya mendorong semua negara untuk terus mengupayakan strategi terpadu dalam menghadapi Myanmar," tambahnya.

Secara khusus dalam kesempatan itu, Sekjen PBB juga mengapresiasi upaya tegas Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, yang sejauh ini telah melibatkan semua pihak yang berkonflik untuk berdialog.

Selama memegang Keketuaan ASEAN, Indonesia sendiri telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan seluruh stakeholder di Myanmar, termasuk dengan masyarakat sipil hingga Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan pemerintah bayangan oposisi junta, untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya