Berita

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat melakukan konferensi pers di ruangan Media Center KTT ASEAN, Jakarta Convention Center pada Kamis, 7 SeptemberĀ 2023/RMOL

Dunia

Sekjen PBB Prihatin atas Krisis Myanmar yang Kian Memburuk

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keprihatinan yang mendalam atas situasi krisis di Myanmar disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Dalam kesempatannya saat menyampaikan konferensi pers pada Kamis (7/9), Guterres menyoroti isu Myanmar yang kini masih mengalami serangkaian gejolak akibat kudeta militer pada 2021 lalu.

"Saya sangat prihatin dengan memburuknya situasi politik, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Myanmar, termasuk keadaan saat ini dengan banyaknya pengungsi yang hidup dalam kondisi putus asa," ujar Guterres dalam keterangan persnya di hadapan awak media.

Sekjen PBB itu pun kembali menyerukan desakannya kepada junta militer Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan dan kekejaman di negaranya.

"Dan saya kembali mengulangi seruan mendesak saya kepada semua otoritas militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik dan membuka pintu kembalinya pemerintahan demokratis," tegas Guterres.

Meski begitu, Guterres juga telah mengapresiasi peran ASEAN yang terus berupaya untuk menyelesaikan krisis di negara anggotanya itu, dan mendesak semua pihak untuk terus mencari cara dalam menghadapi gejolak di Myanmar.

"Saya menyambut baik pendekatan berprinsip ASEAN yang telah mengedepankan Konsensus Lima Poin (5PC), dan saya mendorong semua negara untuk terus mengupayakan strategi terpadu dalam menghadapi Myanmar," tambahnya.

Secara khusus dalam kesempatan itu, Sekjen PBB juga mengapresiasi upaya tegas Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, yang sejauh ini telah melibatkan semua pihak yang berkonflik untuk berdialog.

Selama memegang Keketuaan ASEAN, Indonesia sendiri telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan seluruh stakeholder di Myanmar, termasuk dengan masyarakat sipil hingga Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan pemerintah bayangan oposisi junta, untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Tekuk Fiorentina 2-1, Napoli Tak Biarkan Inter Tenang

Senin, 10 Maret 2025 | 01:21

Polda Jateng Tegas Larang Petasan Sepanjang Ramadan

Senin, 10 Maret 2025 | 00:59

Kluivert Tiba di Jakarta Ditemani Mantan Pemain Man United

Senin, 10 Maret 2025 | 00:41

Cegah Bencana Seperti di Jabotabek, Menteri ATR/BPN Evaluasi Tata Ruang di Jatim

Senin, 10 Maret 2025 | 00:25

Asiang Versus JACCS MPM Finance, Peneliti IPD-LP Yakin Hakim MA Lebih Adil

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:58

Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Candulan, Okta Kumala Dewi Berharap Ada Solusi Jangka Panjang

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:41

PSU Empat Lawang Diikuti Dua Paslon, Pencoblosan pada 19 April 2025

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:20

Update Banjir dan Longsor Sukabumi: 5 Orang Wafat, 4 Orang Hilang

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:44

Menanti Keberanian Kejagung Bongkar Biang Kerok Korupsi Migas

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:30

PTPN IV PalmCo Siapkan 23 Bus untuk Mudik di Sumatera dan Kalimantan

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:18

Selengkapnya