Berita

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat melakukan konferensi pers di ruangan Media Center KTT ASEAN, Jakarta Convention Center pada Kamis, 7 September 2023/RMOL

Global

Sekjen PBB Prihatin atas Krisis Myanmar yang Kian Memburuk

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keprihatinan yang mendalam atas situasi krisis di Myanmar disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Dalam kesempatannya saat menyampaikan konferensi pers pada Kamis (7/9), Guterres menyoroti isu Myanmar yang kini masih mengalami serangkaian gejolak akibat kudeta militer pada 2021 lalu.

"Saya sangat prihatin dengan memburuknya situasi politik, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Myanmar, termasuk keadaan saat ini dengan banyaknya pengungsi yang hidup dalam kondisi putus asa," ujar Guterres dalam keterangan persnya di hadapan awak media.


Sekjen PBB itu pun kembali menyerukan desakannya kepada junta militer Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan dan kekejaman di negaranya.

"Dan saya kembali mengulangi seruan mendesak saya kepada semua otoritas militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik dan membuka pintu kembalinya pemerintahan demokratis," tegas Guterres.

Meski begitu, Guterres juga telah mengapresiasi peran ASEAN yang terus berupaya untuk menyelesaikan krisis di negara anggotanya itu, dan mendesak semua pihak untuk terus mencari cara dalam menghadapi gejolak di Myanmar.

"Saya menyambut baik pendekatan berprinsip ASEAN yang telah mengedepankan Konsensus Lima Poin (5PC), dan saya mendorong semua negara untuk terus mengupayakan strategi terpadu dalam menghadapi Myanmar," tambahnya.

Secara khusus dalam kesempatan itu, Sekjen PBB juga mengapresiasi upaya tegas Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, yang sejauh ini telah melibatkan semua pihak yang berkonflik untuk berdialog.

Selama memegang Keketuaan ASEAN, Indonesia sendiri telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan seluruh stakeholder di Myanmar, termasuk dengan masyarakat sipil hingga Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan pemerintah bayangan oposisi junta, untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya