Berita

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat melakukan konferensi pers di ruangan Media Center KTT ASEAN, Jakarta Convention Center pada Kamis, 7 September 2023/RMOL

Dunia

Sekjen PBB Prihatin atas Krisis Myanmar yang Kian Memburuk

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keprihatinan yang mendalam atas situasi krisis di Myanmar disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Dalam kesempatannya saat menyampaikan konferensi pers pada Kamis (7/9), Guterres menyoroti isu Myanmar yang kini masih mengalami serangkaian gejolak akibat kudeta militer pada 2021 lalu.

"Saya sangat prihatin dengan memburuknya situasi politik, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Myanmar, termasuk keadaan saat ini dengan banyaknya pengungsi yang hidup dalam kondisi putus asa," ujar Guterres dalam keterangan persnya di hadapan awak media.

Sekjen PBB itu pun kembali menyerukan desakannya kepada junta militer Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan dan kekejaman di negaranya.

"Dan saya kembali mengulangi seruan mendesak saya kepada semua otoritas militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik dan membuka pintu kembalinya pemerintahan demokratis," tegas Guterres.

Meski begitu, Guterres juga telah mengapresiasi peran ASEAN yang terus berupaya untuk menyelesaikan krisis di negara anggotanya itu, dan mendesak semua pihak untuk terus mencari cara dalam menghadapi gejolak di Myanmar.

"Saya menyambut baik pendekatan berprinsip ASEAN yang telah mengedepankan Konsensus Lima Poin (5PC), dan saya mendorong semua negara untuk terus mengupayakan strategi terpadu dalam menghadapi Myanmar," tambahnya.

Secara khusus dalam kesempatan itu, Sekjen PBB juga mengapresiasi upaya tegas Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, yang sejauh ini telah melibatkan semua pihak yang berkonflik untuk berdialog.

Selama memegang Keketuaan ASEAN, Indonesia sendiri telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan seluruh stakeholder di Myanmar, termasuk dengan masyarakat sipil hingga Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan pemerintah bayangan oposisi junta, untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

PDIP: Terima Kasih Warga Jakarta dan Pak Anies Baswedan

Jumat, 29 November 2024 | 10:39

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

UPDATE

Gegara Israel, World Central Kitchen Hentikan Operasi Kemanusiaan di Gaza

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:08

Indonesia Harus Tiru Australia Larang Anak Akses Medsos

Minggu, 01 Desember 2024 | 09:58

Gaungkan Semangat Perjuangan, KNRP Gelar Walk for Palestine

Minggu, 01 Desember 2024 | 09:36

MK Kukuhkan Hak Pelaut Migran dalam UU PPMI

Minggu, 01 Desember 2024 | 09:18

Jet Tempur Rusia Dikerahkan Gempur Pemberontak Suriah

Minggu, 01 Desember 2024 | 09:12

Strategi Gerindra Berbuah Manis di Pilkada 2024

Minggu, 01 Desember 2024 | 08:53

Kubu RK-Suswono Terlalu Remehkan Lawan

Minggu, 01 Desember 2024 | 08:40

Pasukan Pemberontak Makin Maju, Tentara Suriah Pilih Mundur dari Aleppo

Minggu, 01 Desember 2024 | 08:30

Dirugikan KPUD, Tim Rido Instruksikan Kader dan Relawan Lapor Bawaslu

Minggu, 01 Desember 2024 | 08:06

Presiden Prabowo Diminta Bersihkan Oknum Jaksa Nakal

Minggu, 01 Desember 2024 | 07:42

Selengkapnya