Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar/Ist

Politik

Nekat Gabung Koalisi Anies, Cak Imin Potensial Dikudeta Tangan Kekuasaan

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 09:10 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) potensial dikudeta tangan-tangan kekuasaan setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang mengusung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

“Saya menduga ada tangan tak kentara (invisible hand) sedang merancang kudeta terhadap Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai ketua umum PKB terkait Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam keterangannya, Kamis (7/9).

Menurutnya, beralihnya posisi PKB dari mendukung Prabowo Subianto menjadi mendukung Anies Baswedan merupakan keputusan berani dan mengandung risiko politik tinggi bagi Cak Imin.


Apalagi publik membaca Presiden Joko Widodo sebagai king maker (penentu keputusan) dari koalisi pendukung Prabowo.

“Saya menduga akan ada intervensi secara sembunyi-sembunyi terhadap PKB. Salah satunya Cak Imin akan digulingkan sebagai ketum PKB, karena dianggap berada di kubu oposisi dalam pilpres,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas ini.

Apalagi, kata Ginting, konflik PKB pada 2008-2010 kembali mencuat setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal cawapres berpasangan dengan bakal capres Anies Baswedan.

Terutama perseteruan terbuka antara Cak Imin dengan putri sulung mantan Presiden Andurrachman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid).

Dikemukakan Ginting, konflik antara Cak Imin dan Yenny Wahid bermula pada 2008. Saat itu Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005 dilengserkan Gus Dur yang menjabat Ketua Dewan Syuro PKB.

“Alasan Gus Dur karena Cak Imin dekat dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sementara PKB merupakan partai oposisi,” ujar Ginting.

Kemudian, lanjut Ginting, kedua kubu menggelar muktamar. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor. Setelah itu giliran Cak Imin memimpin muktamar di Ancol, sekaligus mengukuhkan Cak Imin kembali menjadi ketua umum PKB.

“Muktamar kubu Cak Imin mendepak Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB. Posisi Gus Dur juga digantikan Aziz Mansyur,” ungkapnya.

Dualisme PKB, kata Ginting, harus diselesaikan di pengadilan yang hasilnya Muhaimin dianggap sebagai ketua umum PKB yang sah.

Yenny Wahid tidak puas dan kembali menggelar muktamar di Surabaya, pada Desember 2010. Namun upaya Yenny tetap gagal.

Yenny kemudian mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI). Kemudian berubah menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pada 2011.

Kementerian Hukum dan HAM tidak meloloskan PKBN dalam proses verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014. Bahkan PKBN tidak bisa memperoleh status berbadan hukum.

Populer

Gagal Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi, Dirtipidum Kalah Telak

Rabu, 09 Juli 2025 | 17:57

Alumni UGM Bergerak Ultimatum Rektor dan Dekan Pamerkan Ijazah Jokowi

Jumat, 04 Juli 2025 | 19:20

Alasan Jokowi Tak Hadir Gelar Perkara Khusus Ijazah Palsu di Bareskrim

Rabu, 09 Juli 2025 | 14:02

Pemecatan Beathor di BP Taskin Pertegas Kepalsuan Ijazah Jokowi

Minggu, 06 Juli 2025 | 10:01

Usai Ungkap Ijazah Jokowi Cetakan Pasar Pramuka, Beathor Diberhentikan BP Taskin

Kamis, 03 Juli 2025 | 13:13

Beathor Akui Pernah Kagumi Jokowi, Kini Dipecat Usai Ungkap Dugaan Ijazah Palsu

Jumat, 04 Juli 2025 | 17:46

Jika Dimakzulkan, Siapa yang Gantikan Gibran?

Jumat, 04 Juli 2025 | 14:01

UPDATE

Polisi Cokok Tiga Pengedar Sabu Jaringan Sumatera, Barbuk 11 Kg!

Sabtu, 12 Juli 2025 | 09:21

Tekad Besar Ole Romeny Berujung Cedera, Persiapan Timnas Terganggu

Sabtu, 12 Juli 2025 | 08:51

Jadi Lumbung Suara Prabowo, NTB Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

Sabtu, 12 Juli 2025 | 08:38

Kopdes Merah Putih Ok tapi Hindari Bahaya Populisme

Sabtu, 12 Juli 2025 | 07:31

Media Kritis dan Konstruktif Kunci Demokrasi Sehat

Sabtu, 12 Juli 2025 | 07:13

RSUD Tak Boleh Setengah Hati Layani Pasien BPJS

Sabtu, 12 Juli 2025 | 06:49

KPK Harus Larang Tahanan Pakai Penutup Wajah

Sabtu, 12 Juli 2025 | 06:02

Sistem Verifikasi Mitra Dapur Mandiri MBG Diduga Rawan Manipulasi

Sabtu, 12 Juli 2025 | 05:59

Soal Penerima Bansos Main Judol, Muzani Harap Masyarakat Diedukasi

Sabtu, 12 Juli 2025 | 05:33

Aneh, Mahasiswa Tak Peduli Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 12 Juli 2025 | 05:23

Selengkapnya