Ketua DPC Partai Demokrat Palembang Yudha Pratomo Mahyudin di sela-sela memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan 3-4 Ulu SU I Palembang/Ist
Keputusan DPP Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung calon presiden (Capres) Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 telah memunculkan ketidakjelasan arah partai berlambang bintang mercy ini.
Seperti disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Palembang, Yudha Pratomo Mahyudin, pihaknya masih menunggu arahan dari DPP mengenai langkah selanjutnya terkait koalisi Pilpres 2024.
"Sekarang, opsi-opsi yang tersisa cukup terbatas, karena kita (Demokrat) telah keluar dari Koalisi Perubahan. Jadi tidak mungkin kita mendukung Anies. Opsi pertama, mungkin kita akan mendukung capres Ganjar atau capres Prabowo, atau mungkin menciptakan koalisi baru," kata Yudha, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (6/9).
Menurutnya, tiga opsi tersebut masih menjadi pertimbangan, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Opsi pertama melibatkan capres Ganjar dengan kemungkinan dukungan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri. Opsi kedua adalah dukungan kepada Prabowo, yang memiliki hubungan baik dengan Demokrat. Opsi ketiga adalah pembentukan koalisi baru.
Yudha menekankan, dalam berkoalisi, perlu ada keterbukaan antara partai-partai yang terlibat. Sementara pembentukan poros koalisi baru tidaklah mudah.
Terkait dengan melepas dukungan terhadap Anies dalam Pilpres, Yudha mengakui langkah tersebut bisa mempersulit perjuangan Partai Demokrat untuk mempertahankan kemenangan di Palembang. Namun, ia meyakini bahwa Demokrat masih memiliki basis pemilih sendiri di masyarakat.
"Pemilih target yang sebelumnya memilih Demokrat di Palembang masih ada, dan kami berharap meskipun ada pengaruh dari keputusan ini, kursi Demokrat di Palembang bisa bertambah dari 9 kursi DPRD Palembang menjadi 10 kursi untuk memungkinkan kita mengusung calon dalam Pilkada sendiri," tandasnya.
