Berita

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita/Net

Hukum

Prof Romli: Kasus Dugaan Korupsi Kemnaker Era Cak Imin Belum Kedaluwarsa

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 22:55 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengusutan kasus dugaan korupsi terkait sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) era Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum kedaluwarsa.

Pandangan tersebut dipaparkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita merespons keganjilan yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

Dalam unggahan di akun Twitternya, Hamdan Zoelva merasa aneh karena kasus tersebut terjadi 12 tahun lalu dan kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Prof Romli menjabarkan, rentang waktu kedaluwarsa kasus tindak pidana korupsi (tipikor) adalah 18 tahun.

“Kasus (era Menaker) Cak Imin terkait tipikor belum kedaluwarsa karena tempus delicti 2012-2023, 11 tahun. Kedaluwarsa 18 tahun,” kata Prof Romli dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/9).

Melalui akun Twitternya, Hamdan Zoelva menilai langkah KPK itu terasa janggal, karena kasus yang menyeret nama Cak Imin itu sudah berlalu 12 tahun.

“KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh," tulis Hamdan Zoelva.

Nama Cak Imin mencuat karena kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI terjadi saat Ketum PKB tersebut menjabat sebagai Menaker periode 2009-2014.

Kasus itu mencuat setelah lembaga antirasuah melakukan tangkap tangan dua pejabat Kemenaker, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenaker Dadong Irbarelawan pada 25 Agustus 2011.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya