Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

China Larang Pejabat Negara Pakai iPhone untuk Bekerja

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 18:12 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China memerintahkan pejabat di lembaga pemerintah pusat untuk tidak menggunakan iPhone buatan Apple dan gadget merek asing lainnya untuk bekerja atau membawanya ke kantor.

Wall Street Journal pada Rabu (6/9) melaporkan, perintah tersebut diberikan oleh Beijing pada pejabat mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Larangan ini terjadi menjelang acara Apple pada minggu depan yang diyakini sekaligus akan meluncurkan iPhone 15.


Selama lebih dari satu dekade, China berupaya mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, dengan meminta perusahaan afiliasi negara seperti bank untuk beralih ke perangkat lunak lokal dan mempromosikan manufaktur chip dalam negeri.

Beijing meningkatkan kampanye ini pada tahun 2020 untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan teknologi luar negeri, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan data.

Pada bulan Mei, China mendesak perusahaan-perusahaan besar milik negara untuk memainkan peran penting dalam upaya mencapai kemandirian dalam teknolog di tengah perselisihan dengan Amerika Serikat (AS).

Pembatasan terbaru yang dilakukan China mencerminkan larangan serupa yang diterapkan di AS terhadap pembuat ponsel pintar China, Huawei Technologies, dan platform video pendek TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance.

China sendiri merupakan salah satu pasar terbesar Apple dan menghasilkan hampir seperlima pendapatannya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya