Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

China Larang Pejabat Negara Pakai iPhone untuk Bekerja

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 18:12 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China memerintahkan pejabat di lembaga pemerintah pusat untuk tidak menggunakan iPhone buatan Apple dan gadget merek asing lainnya untuk bekerja atau membawanya ke kantor.

Wall Street Journal pada Rabu (6/9) melaporkan, perintah tersebut diberikan oleh Beijing pada pejabat mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Larangan ini terjadi menjelang acara Apple pada minggu depan yang diyakini sekaligus akan meluncurkan iPhone 15.


Selama lebih dari satu dekade, China berupaya mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, dengan meminta perusahaan afiliasi negara seperti bank untuk beralih ke perangkat lunak lokal dan mempromosikan manufaktur chip dalam negeri.

Beijing meningkatkan kampanye ini pada tahun 2020 untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan teknologi luar negeri, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan data.

Pada bulan Mei, China mendesak perusahaan-perusahaan besar milik negara untuk memainkan peran penting dalam upaya mencapai kemandirian dalam teknolog di tengah perselisihan dengan Amerika Serikat (AS).

Pembatasan terbaru yang dilakukan China mencerminkan larangan serupa yang diterapkan di AS terhadap pembuat ponsel pintar China, Huawei Technologies, dan platform video pendek TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance.

China sendiri merupakan salah satu pasar terbesar Apple dan menghasilkan hampir seperlima pendapatannya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya