Berita

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju membuka KTT ASEAN-Republik Korea/Ist

Politik

KTT ASEAN-Korea Bahas Kemitraan Transformasi Digital dan Transisi Energi

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 16:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-Republik Korea (RoK) dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Didampingi Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri, Presiden Jokowi menyebut ASEAN-Korea adalah kemitraan masa depan dengan pilar utama transisi energi dan transformasi digital.

"Ketergantungan ASEAN terhadap sumber energi fosil harus dikurangi, transisi energi kawasan perlu dipercepat. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan transfer teknologi,” tegas Presiden Jokowi dalam KTT yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9).


Catatan lima tahun terakhir, total nilai perdagangan ASEAN dan Korea Selatan mengalami peningkatan, dari 162,55 miliar dolar AS di 2018 menjadi 223,96 miliar dolar AS di tahun 2022.

Berkenaan dengan itu, beberapa pemimpin negara ASEAN menyampaikan dukungan untuk melakukan studi bersama tentang review implementasi ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA). Hasil studi bersama ini dapat menjadi referensi untuk memulai upgrading perjanjian dalam waktu dekat.

Di samping itu, turut didorong beberapa fokus area kerja sama komprehensif, antara lain upaya digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), fasilitasi perdagangan dan investasi, hingga pengembangan infrastruktur dalam transformasi hijau.

ASEAN, ujar Jokowi, harus mengurangi 78 persen sumber energi fosil. Di saat yang sama, ekonomi digital ASEAN sangat potensial di mana dalam satu dekade ke depan, ekonomi digital diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS untuk PDB kawasan.

“Namun, transisi energi dan transformasi digital butuh investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya,” ucap Presiden Jokowi.

Sementara itu, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol berkomitmen meningkatkan dukungan ke kawasan melalui platform ASEAN, Mekong River, dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA).

Disampaikan pula komitmen dukungan sebesar 30 juta dolar AS dalam lima tahun ke depan untuk mendukung transformasi digital kawasan ASEAN.

Inisiatif lain yang juga disampaikan oleh Presiden Yoon adalah Korea-ASEAN Solidarity Initiative (KASI) sebagai strategi Indo-Pasifik kedua pihak untuk mempromosikan sentralitas ASEAN guna menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya