Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo (tengah) di Toraja Utara, Sulsel, Selasa (5/9)/Ist

Politik

Janji Prabowo, Negara akan Tanggung Makan Anak Indonesia dari Bayi Sampai Kelas 3 SMA

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 13:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memaparkan program-program yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto jika kelak menjadi Presiden RI ke-8 pada tahun 2024 nanti.

Adik kandung Prabowo Subianto menyebut salah satu program kakaknya, antara lain makan anak-anak Indonesia dari bayi sampai sekolah SMA kelas 3 akan ditanggung negara. Hal itu diungkapkan Hashim saat melantik Relawan Kita Prabowo (KIPRA) Provinsi Sulawesi Selatan, di Lapangan Bhakti Rantepao, Toraja Utara (Torut), Selasa (5/9).

"Bapak Prabowo dalam programnya berjanji jika makan anak Indonesia dari bayi sampai kelas 3 SMA akan ditanggung negara, sehingga tidak akan ada lagi anak yang kelaparan. Karena ada dana negara untuk itu," ungkap Hashim dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/9).


Dia mengatakan jika Prabowo nantinya menjadi Presiden RI 2024-2029 akan melanjutkan program Jokowi yang sudah berjalan dengan baik dan tak akan mengabaikannya.

Hashim pun menyampaikan terima kasihnya kepada semua elemen masyarakat yang hadir dalam deklarasi KIPRA di Provinsi Sulsel, Tator dan Torut. Dia menyebut para relawan yang hadir tidak akan sia-sia.

"Mewakili Prabowo Subianto yang merupakan kakak saya, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu, adik-adik dan anak-anak yang hadir dalam deklarasi mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden RI menggantikan pak Jokowi yang habis masa tugasnya. Tuhan memberkati kita semua," pungkas Hashim.

Kegiatan deklarasi tersebut juga dihadiri Ketua Dewan Penasehat KIPRA Pusat, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus S. Lumba, Ketua Umum KIPRA, SM Ferdinand Wattira, Ketua Partai Gerindra Propinsi Sulsel, ketua Partai Gerindra Tana Toraja, dan para tokoh masyarakat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya