Berita

Kantor KIP Abdya/Net

Nusantara

Soal Bacaleg Mantan Narapidana Korupsi, KIP Abdya Ngaku Belum Terima Laporan

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 04:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengaku belum menerima laporan resmi dari Lembaga swadaya masyarakat (LSM) manapun, terkait permintaan untuk menggugurkan calon legislatif (caleg) yang berstatus bekas bekas narapidana (Napi) korupsi.

"Kami belum menerima permintaan resmi dari pihak LSM manapun terkait menggugurkan caleg bekas narapidana," kata Ketua Divisi Teknik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Deri Sudarma kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (5/9).

Menurut Deri, terkait gugur atau tidaknya caleg akan berdasarkan hasil verifikasi. Jika terbukti ada caleg yang tidak bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka otomatis dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).


"Sehingga caleg yang bersangkutan tidak dapat dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT)," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Miswar, meminta KIP Aceh Barat Daya (Abdya) menggugurkan calon legislatif (caleg) yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Terutama bekas Narapidana (Napi) Korupsi.

"Berdasarkan hasil investigasi dari tim SaKA, ada beberapa calon legislatif di Abdya merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi, dan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif," ujar Miswar, Senin (4/9).

Menurut Miswar, para bekas Napi korupsi yang maju sebagai Caleg tidak pernah mengumumkan diri secara jujur, atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati diri mereka sebagai mantan terpidana.

Miswar menyebutkan, ada salah satu bekas terpidana korupsi yang yang mendaftarkan diri sebagai Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya. Padahal masa pidananya masih belum melewati jangka waktu yang ditentukan, yakni lima tahun pasca selesai masa menjalani penjara.

Oleh sebab itu, Miswar meminta KIP Abdya harus merinci atau meneliti mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023. Dalam PKPU tersebut terdapat sejumlah ketentuan atau peraturan khusus bagi bekas narapidana agar bisa mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif.

Menurut Miswar, dalam PKPU tersebut, disebutkan, Caleg tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih. Sedangkan bagi mantan narapidana, harus sudah melewati masa tunggu lima tahun sejak bebas, dan mengumumkan jati dirinya sebagai mantan narapidana kepada publik secara terbuka.

Oleh karena itu, Miswar mengingatkan KIP Abdya untuk tidak meloloskan bekas Napi korupsi yang belum memenuhi syarat sebagai calon legislatif.

"Jika KIP Abdya memaksakan diri tetap meloloskan tentu kami akan berpotensi melakukan sengketa kepada  KIP Abdya," tandas Miswar.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya