Berita

Mediasi korban pelecehan karyawati pabrik Rembang, Selasa (5/9)/RMOL Jateng

Nusantara

Diduga Lecehkan Karyawati Pabrik di Rembang, TKA China Direkomendasikan untuk Diberhentikan

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 02:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mendapat sorotan keras. Pasalnya, seorang TKA China diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pekerja wanita di salah satu pabrik di wilayah tersebut.

Korban berinisial IK (21) merupakan warga Desa Dresi, Kecamatan Kaliori, Rembang. Kejadian pelecehan itu terjadi di salah satu ruangan pabrik pada Senin (5/9).

Usai kejadian, korban sempat memutuskan untuk pulang pukul 12.00 WIB namun ditahan pihak satpam. Pasalnya, korban pulang sebelum jam kerja berakhir dan tidak mengantongi surat izin dari HRD sesuai regulasi pabrik.


Atas kejadian itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang memanggil pihak perusahaan, TKA, dan korban untuk melakukan mediasi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, Dwi Martopo menjelaskan, pihaknya mendapat informasi dari keluarga ketika korban ditahan di pabrik. Seketika itu, pihaknya langsung bergegas menuju pabrik dan membawa pulang korban.

Pihaknya juga membenarkan bahwa korban mengalami pelecehan oleh TKA asal Cina. Korban mendapat pelecehan berupa sentuhan di tangan dan bagian dada.

"Kemarin saya mendapat laporan bahwa ada indikasi terjadi pelecehan seksual, berupa menyentuh kulit tangan dan organ sensitif di bagian dada," jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Selasa (5/9).

Dia mengungkapkan, korban ternyata baru pertama kali masuk kerja pada Senin (5/9). Korban saat itu sedang menjalani pelatihan kerja di salah satu ruangan pabrik.

Kebetulan pada saat itu korban hanya sendirian dalam ruangan pelatihan. Kemudian korban dihampiri oleh pelaku TKA dan dirangkul dari belakang sambil memegang bagian-bagian organ sensitif korban secara berulang.  

"Setelah kejadian itu korban langsung keluar dari situasi itu, keluar dari gedung dan ingin langsung pulang. Namun tertahan di satpam," imbuhnya.

Dari hasil mediasi yang dilakukan antara korban dengan pihak pabrik, lanjut dia, pihak korban meminta waktu tiga hari untuk memutuskan tetap melanjutkan bekerja atau keluar.

Sementara itu, Dinperinnaker meminta agar TKA asal China itu diberhentikan atau dipindah dari pabrik Rembang.

"Khawatirnya, kalau TKA akan melakukan tindakan itu lagi, dan mengulang lagi. Itu kewenangannya ada di perusahaan," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Dinperinaker Rembang, Teguh Maryadi menyebutkan, dasar yang dipakai untuk kasus tersebut adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 88 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.

"Jadi siapapun boleh melaporkan baik luring maupun daring kepada Dinperinaker tentang adanya indikasi kekerasan seksual di tempat kerja," terangnya.

Teguh mengungkapkan, pabrik tersebut sudah beroperasi selama 1,5 tahun dengan jumlah tenaga kerja 800 orang didominasi oleh pekerja perempuan.

"Mayoritas pekerjanya 60-70 persen perempuan. Jadi nanti biar tidak jadi kegaduhan atau situasi yang tidak baik di perusahaan tersebut. Hak-hak pekerja perempuan harus kita lindungi," pungkasnya.

Dinperinaker Rembang pun merekomendasikan pemberhentian atau memindah tugaskan TKA tersebut ke luar Rembang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya