Berita

Mensos Tri Rismaharini dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/RMOL

Hukum

14 Ribu Pengurus Perusahaan Terdaftar Penerima Bansos, KPK Bakal Usut Dugaan TPPU

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 00:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selain usut dugaan fraud atau kecurangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencium adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena ada 14 ribu pengurus perusahaan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, dari data tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas) PK, sebanyak 14 ribu orang berstatus pengurus perusahaan terdata sebagai penerima bansos yang diserahkan oleh pemerintah daerah.

"Terkait pengurus perusahaan yang didaftarkan, ternyata dicek di lapangan, dia hanya seorang misalnya cleaning service atau ART. Dalam kata lain, ya betul mereka miskin, tetapi dipinjam namanya, dicatut namanya sebagai komisaris atau pengurus perusahaan," ujar Alex dalam acara sosialisasi Aksi Stranas terkait Optimalisasi Interaporabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Bantuan Sosial di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).


Ketika melihat fakta di lapangan itu, kata Alex, KPK menduga ada perbuatan pencucian uang. Mengingat, modus pencucian uang terjadi memang seperti itu, yakni meminjam atau mencatut nama orang untuk dijadikan sebagai pengurus perusahaan.

"Jadi seolah-olah perusahaan itu dimiliki orang lain, untuk menyamarkan hasil kejahatan. Nanti kita kroscek. Yang pasti nanti kami akan telusuri lebih lanjut," tegas Alex.

Sementara itu, Koordinator Pelaksana Stranas PK yang juga Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya menemukan data sebanyak 23,8 ribu ASN, 493 ribu pekerja dengan upah layak, terdaftar sebagai penerima bansos.

"Yang terdaftar sebagai pengurus yang Pak Alex bilang, itu 14 ribu orang. Yang 14 ribunya Bu Risma diberhentikan bansosnya," tambah Pahala.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan tim Stranas PK, turut dihadiri langsung Menteri Sosial, Tri Rismaharini; Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi; Direktur Perencanaan Strategis dan TI, Pramudya Iriawan Buntor; dan Dirjen AHU Cahyo R. Muzhar. Serta dihadiri seluruh kepala daerah yang mengikuti kegiatan ini melalui virtual.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya