Potensi Partai Demokrat membentuk koalisi baru dinilai kecil jika bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengamati, ada beberapa faktor PKS dan PPP kecil kemungkinan dalam satu perahu dengan Demokrat.
"Peluang Partai Demokrat membentuk poros baru bersama PPP dan PKS tampaknya relatif kecil. Ada dua penyebabnya," ujar Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9).
Dia mengurai, PPP sebagai partai politik (parpol) yang lolos parlemen kini sudah berada di koalisi PDI Perjuangan dan nampak tak bisa keluar.
"Sebab, PPP masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Karena itu, PPP tampaknya belum siap membentuk poros baru bersama Partai Demokrat dan PKS yang dipersepsi sebagai partai oposisi," tuturnya.
Sementara dengan PKS, Demokrat tetap berseberangan. Karena, Parpol yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menarik dukungan terhadap bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan.
"PKS tampaknya akan tetap bertahan mengusung Anies Baswedan. Hal itu dipertegas oleh petinggi PKS yang akan setia bersama Anies," ucapnya.
"Jadi dilihat dari dua hal tersebut, tampaknya sulit bagi Partai Demokrat membentuk poros baru bersama PPP dan PKS," sambung Jamiluddin.
Meski begitu, mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai Demokrat berpeluang besar berkoalisi dengan Partai Golkar meski kini sudah bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Potensi Partai Demokrat membentuk poros baru lebih terbuka dengan Golkar. Dua partai ini sudah terbukti solid berkoalisi di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden," ucapnya.
"Demokrat dan Golkar juga memenuhi PT untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Karena itu, dua partai ini cukup membuat koalisi baru di luar koalisi yang sudah ada," demikian Jamiluddin menambahkan.
