Berita

Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing memberikan suara selama pemilu di Naypyitaw pada 8 November 2020/Net

Dunia

Bukan 2024, Junta Myanmar akan Gelar Pemilu 2025

SELASA, 05 SEPTEMBER 2023 | 17:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta militer Myanmar kemungkinan baru akan menggelar pemilihan umum pada tahun 2025, setelah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada Februari 2021.

"Pemilu kemungkinan akan diadakan pada tahun 2025," ujar seorang anggota senior Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer, seperti dikutip AFP, Selasa (5/9).

Seorang anggota partai yang disetujui junta mengatakan kemungkinan besar pemilu akan diadakan pada awal tahun 2025, tanpa menjelaskan lebih lanjut.


“Kami memiliki proses sensus pada tahun 2024. Karena situasi (di Myanmar) dan proses sensus nasional, tahun depan tidak mungkin dilakukan,” lanjutnya.

Menurut komisi pemilu yang terdiri dari junta, sebanyak 36 partai politik telah diberikan izin untuk ambil bagian dalam pemilu mendatang, tanpa memberikan tanggal kapan pemilu tersebut akan diadakan.

Tujuh telah disetujui untuk berkompetisi secara nasional, dan 29 di tingkat regional.

Militer membenarkan kudeta yang dilakukan pada Februari 2021 dengan klaim yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas pada pemilu tahun 2020 yang dimenangkan secara gemilang oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

Kudeta tersebut mengakhiri eksperimen demokrasi selama 10 tahun dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan, dengan militer kini memerangi lawan-lawannya di berbagai wilayah di negara tersebut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya