Berita

Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing memberikan suara selama pemilu di Naypyitaw pada 8 November 2020/Net

Dunia

Bukan 2024, Junta Myanmar akan Gelar Pemilu 2025

SELASA, 05 SEPTEMBER 2023 | 17:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta militer Myanmar kemungkinan baru akan menggelar pemilihan umum pada tahun 2025, setelah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada Februari 2021.

"Pemilu kemungkinan akan diadakan pada tahun 2025," ujar seorang anggota senior Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer, seperti dikutip AFP, Selasa (5/9).

Seorang anggota partai yang disetujui junta mengatakan kemungkinan besar pemilu akan diadakan pada awal tahun 2025, tanpa menjelaskan lebih lanjut.


“Kami memiliki proses sensus pada tahun 2024. Karena situasi (di Myanmar) dan proses sensus nasional, tahun depan tidak mungkin dilakukan,” lanjutnya.

Menurut komisi pemilu yang terdiri dari junta, sebanyak 36 partai politik telah diberikan izin untuk ambil bagian dalam pemilu mendatang, tanpa memberikan tanggal kapan pemilu tersebut akan diadakan.

Tujuh telah disetujui untuk berkompetisi secara nasional, dan 29 di tingkat regional.

Militer membenarkan kudeta yang dilakukan pada Februari 2021 dengan klaim yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas pada pemilu tahun 2020 yang dimenangkan secara gemilang oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

Kudeta tersebut mengakhiri eksperimen demokrasi selama 10 tahun dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan, dengan militer kini memerangi lawan-lawannya di berbagai wilayah di negara tersebut.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya