Berita

Wakil Menteri Kelautan Park Sung-hoon, kanan, berbicara dalam pengarahan harian tentang masalah Fukushima/Net

Dunia

Korsel Keluarkan Anggaran Terbesar untuk Tingkatkan Konsumsi Makanan Laut di Tengah Krisis Fukushima

SELASA, 05 SEPTEMBER 2023 | 15:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Korea Selatan telah memutuskan menaikkan anggaran demi mendorong minat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan laut, di tengah kekhawatiran yang timbul akibat pelepasan air limbah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Jepang ke laut.

Keputusan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kelautan Park Sung-hoon dalam pengarahan rutin tentang masalah Fukushima pada Selasa (5/9) waktu setempat.

"Kabinet pada Selasa menyetujui rencana untuk mengumpulkan dana cadangan tambahan sebesar 80 miliar won (60,36 juta dolar AS) tahun ini untuk menerbitkan kupon dan mengadakan berbagai acara promosi yang dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar memiliki lebih banyak makanan laut dan untuk lebih mendukung industri perikanan," kata Park, seperti dikutip dari Yonhap.


"Jika digabungkan dengan dana sebesar 64 miliar won yang telah dibelanjakan pemerintah untuk mempromosikan konsumsi makanan laut, anggaran tahun ini merupakan jumlah terbesar yang dialokasikan untuk tujuan tersebut," tambahnya.

Bulan lalu, Jepang mulai membuang air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, yang lumpuh akibat gempa bumi dan tsunami besar pada tahun 2011, ke laut, sehingga memicu kekhawatiran atas potensi dampaknya terhadap lingkungan, makanan laut, dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Seoul mengatakan konsumsi makanan laut telah stabil selama dua minggu terakhir dan akan melanjutkan upaya maksimal untuk menjamin keamanan produk laut dalam negeri.

Korea Selatan pernah melarang semua impor makanan laut dari delapan prefektur Jepang di dekat Fukushima pada tahun 2013 karena kekhawatiran akan tingkat radiasi di wilayah tersebut setelah insiden krisis pada tahun 2011.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya