Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

PPP Disarankan Keluar dari Koalisi PDIP Jika Tidak Dapat Kursi Cawapres

SELASA, 05 SEPTEMBER 2023 | 08:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PPP disarankan untuk keluar dari koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo, jika tidak mendapatkan kursi cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, PDIP memiliki rasa ketakutan, bahkan kegalauan jika sampai ditinggal oleh PPP.

"PPP harus memastikan diberikan tempat terbaik, dengan cara misalnya diberikan posisi cawapres oleh PDIP. Jika tidak, maka lebih baik bagi PPP keluar dari koalisi PDIP," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9).


Karena menurut Saiful, PPP merupakan partai politik yang memiliki basis suara Islam, sehingga sangat dibutuhkan PDIP untuk dapat mendongkrak suara.

"Ada kekhawatiran bagi PDIP pada akhirnya tidak didukung oleh parpol yang duduk di parlemen. Publik mengetahui PDIP masih sendiri, dan hanya didukung PPP yang merupakan parpol yang memiliki kursi dan perwakilan di DPR," kata Saiful.

Sehingga kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, PPP mesti mengatur bargaining tingkat tinggi kepada PDIP. Mengingat, PPP merupakan satu-satunya parpol yang menyatakan dukungan dan memiliki keterwakilan di DPR.

Jika tidak mendapatkan kursi cawapres, Saiful menyarankan agar PPP membentuk poros baru bersama parpol lainnya.

"Hitung-hitungannya jelas agar PPP dapat tetap eksis dan dianggap memiliki wakil yang jelas dalam kontestasi Pemilu 2024, sehingga PPP masih tetap diperhitungkan," pungkas Saiful.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya