Berita

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, bersama Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono/RMOL

Politik

Andai Terwujud, Kolaborasi Demokrat-PDIP akan Jadi Sejarah Politik Indonesia

SELASA, 05 SEPTEMBER 2023 | 00:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Potensi kolaborasi antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan mulai terbuka. Mengingat, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah beberapa kali bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Apalagi kini Demokrat berstatus "jomblo", usai melepas dukungan terhadap Anies Baswedan dan meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.  

"Partai Demokrat berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menyumbangkan ide-ide dan solusi-solusi yang baik untuk kepentingan rakyat dan negara," ujar Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Nanat Najmul Ma’arif, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (4/9).


Menurut Nanat, salah satu aspek yang menarik dalam perjalanan politik Partai Demokrat adalah membuka ruang untuk potensi kolaborasi dengan PDI Perjuangan. Pasalnya, selama 22 tahun berdiri, Partai Demokrat belum pernah sekalipun bersatu secara formal dengan PDIP dalam mendukung Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Ditambahkan Nanat, kemungkinan bersatunya Partai Demokrat dengan PDIP akan menjadi sebuah momentum sekaligus langkah progresif dalam sejarah demokrasi Indonesia.

"Potensi ini menemukan titik terang, dengan ditandainya beberapa kali pertemuan antara Ketua Umum AHY dan Ketua PDI Perjuangan, Puan Maharani yang telah menarik perhatian publik," tuturnya.

Kemungkinan bersatunya dua partai tersebut dianggap sebagai lompatan kuantum sejarah demokrasi di Indonesia yang bisa menggerakkan demokrasi ke arah yang lebih baik.

"Bagi kami sebagai kader muda, sangat menyambut baik perkawinan itu terjadi baik sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden (Ganjar-AHY) ataupun sebagai koalisi pengusung," ungkapnya.

"Terjadinya potensi kolaborasi ini dapat menjadikan Demokrat (AHY) untuk mengambil peran sebagai ice breaker atau pemecah kebuntuan komunikasi yang selama ini tidak terajut dengan baik antara kedua partai," tegasnya.

Segala perubahan dan persiapan yang dilakukan Partai Demokrat, akan membuka pintu dialog dan kerjasama yang konstruktif dengan berbagai pihak. Bahkan, keputusan keluar koalisi dan berhenti mendukung Anies Baswedan akan menjadi sorotan utama dalam politik Indonesia serta dapat membentuk kembali dinamika peta politik menjelang pemilihan mendatang.

"Dengan semangat pembaruan, Partai Demokrat siap untuk menjalani tantangan baru dan berkontribusi positif untuk kemajuan demokrasi Indonesia," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya