Loading batu bara milik PT RMK kembali beraksi setelah disegel oleh DLHK dan DPRD Sumsel/Ist
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, RA Anita Noeringhati mengungkapkan kekecewaannya terhadap PT Royaltama Mulia Kencana (RMK) Energy atas ketidakpeduliannya terhadap lingkungan sekitar wilayah operasinya.
Pelanggaran demi pelanggaran di bidang lingkungan kerap dilakukan PT RMK Energy setiap tahunnya hingga akhirnya merugikan masyarakat sekitar.
"RMK dari dulu memang bandel, mungkin merasa orang hebat dan provinsi ini tidak punya kewenangan memberikan sanksi. Sehingga, kesalahan-kesalahan itu selalu dilakukan dan selalu berulang," kata Anita dikutip dari Kantor Berita RMOLSumsel, Senin (4/9).
Kekesalan Anita itu disampaikan di hadapan seluruh perwakilan perusahaan batubara di Sumsel dalam kegiatan reses Anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang tahap II di aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel.
Menurutnya, masalah yang ditimbulkan PT RMK Energy sudah terjadi sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi IV. Hingga kini dirinya menjadi Ketua DPRD Sumsel.
Permasalahan polusi udara hingga menyebabkan masyarakat terkena penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) terus berulang. Seperti yang dialami warga Selat Punai, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus Palembang.
"Beberapa kali kami menerima demo dari masyarakat yang terdampak. Ternyata tahun ini masih juga terjadi," katanya.
Puncak kekecewaannya yakni saat perusahaan meminta mediasi dengan Polda Sumsel. Padahal sebelumnya mereka meminta mediasi dengan komisi IV DPRD Sumsel.
"PT RMK tidak menganggap DPRD. Mereka minta dimediasi oleh kepolisian. Itu menjadi catatan saya sebagai Ketua DPRD. Perlu diingat, DPRD ini adalah lembaga representasi masyarakat," bebernya.
"Saya sebagai Ketua DPRD terus terang saya tersinggung, mereka mengadu ke kita, RMK malah minta mediasinya ke polisi, kita dianggap apa, apa merasa hebat RMK," tegasnya.
Padahal, DPRD Sumsel sudah berupaya untuk menahan masyarakat agar tidak berbuat anarkis. Namun, malah disepelekan perusahaan. Anita mengatakan, pihaknya sedang mengusulkan penutupan operasional PT RMK Energi Ke Kementerian LHK.
“DPRD dianggap tidak penting mungkin dianggap tidak ada kekuatan, ya kita coba saja, saya bukan mengancam. Namun, ini sudah berulang kali RMK itu tidak ada perbaikan," ucapnya.
Selain RMK Energy, ada juga beberapa perusahaan batubara lain yang juga ikut dilaporkan lantaran telah melakukan berbagai pelanggaran di bidang lingkungan.
Dia meminta kepada seluruh perusahaan batubara agar selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan operasinya. Terlebih saat ini sedang musim kemarau. Sehingga, debu yang dihasilkan dari aktivitas bongkar muat batubara baik itu di dermaga maupun yang ada di tambang juga cukup tinggi.
"Saya minta seluruh perusahaan batubara untuk memperhatikan kegiatan operasinya," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel, Hendriansyah menyebutkan, produksi batubara Sumsel tahun ini ditargetkan bisa mencapai 100 juta ton dari sebelumnya sekitar 50 juta ton. Peningkatan produksi itu, kata Hendriansyah, tentunya berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
'Sebagian pengangkutan tidak hanya menggunakan jalan khusus, kereta api, tapi juga jalan umum," tandasnya.
