Berita

Nelayan menurunkan hasil laut yang ditangkap di pelabuhan Matsukawaura, sekitar seminggu setelah Jepang mulai membuang air limbah yang telah diolah/AFP

Dunia

Protes Pembuangan Air Limbah Fukushima, Nelayan dan Penduduk Jepang Ajukan Gugatan

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 17:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ratusan nelayan dan penduduk setempat yang tinggal di dekat Fukushima akan mengajukan tuntutan hukum pekan ini, guna menghentikan pelepasan air limbah nuklir yang dilakukan pemerintah Jepang.

Menurut keterangan dari anggota sekretariat kelompok tersebut, Sugie Tanji, lebih dari 100 penggugat, termasuk nelayan dan prefektur sekitarnya akan mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Fukushima pada Jumat (8/9) mendatang.

Seperti dikutip The Straits Times pada Senin (4/9), banyak nelayan Jepang yang menentang pelepasan tersebut karena kekhawatiran akan semakin menurunnya citra industri perikanan Jepang, setelah bencana 2011 lalu.


“Pemerintah gagal menepati janjinya untuk mendapatkan persetujuan dari para nelayan sebelum mengambil keputusan pelepasan,” katanya.

“Ini adalah kebijakan yang salah karena mengabaikan penolakan keras tidak hanya dari koperasi nelayan Fukushima tetapi juga dari koperasi di seluruh negeri,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.

Menurut ratusan anggota kelompok nelayan itu, pelepasan air radioaktif tidak dapat ditoleransi, karena akan semakin menambah penderitaan para korban kecelakaan nuklir.

Pada 2011, Jepang mengalami bencana alam terburuknya akibat gempa bumi berkekuatan tinggi yang memicu terjadinya gelombang tsunami setinggi 10 meter, yang menyebabkan bencana nuklir Fukushima.

Pemerintah Jepang berulang kali menegaskan bahwa air tersebut telah diolah dan tidak berbahaya, dengan pernyataan yang telah didukung oleh pengawas atom PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Meski begitu, pelepasan air ini telah menimbulkan reaksi keras, salah satunya dari China yang telah melarang impor makanan laut Jepang. Penangguhan itu dianggap akan berdampak pada industri perikanan di negara tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya