Berita

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi/Net

Dunia

Jaksa Cabut Dakwaan Korupsi Wakil PM Malaysia, Komitmen Anwar Ibrahim Dipertanyakan

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 16:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jaksa Malaysia telah mencabut dakwaan korupsi terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Hal ini memicu pertanyaan mengenai janji Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memerangi korupsi.

Ahmad Zahid sendiri merupakan pemimpin Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang menjadi mitra koalisi pemerintah. Anwar membutuhkan dukungan UMNO untuk mempertahankan mayoritas di parlemen.

Ahmad Zahid menghadapi 47 dakwaan pelanggaran kepercayaan, penyuapan, dan pencucian uang. Kamar Jaksa Agung memilih untuk tidak melanjutkan kasus tersebut, seperti dimuat Reuters.


Bernama melaporkan bahwa jaksa mengajukan permintaan untuk menghentikan kasus tersebut karena mereka ingin menyelidiki kasus tersebut secara mendalam.

embebasan tersebut dilakukan bahkan setelah pengadilan mengatakan pada Januari tahun lalu bahwa jaksa penuntut telah berhasil menetapkan kasus awal terhadap Zahid dan memintanya untuk mengajukan pembelaan.

Ahmad Zahid mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan, dan UMNO mengatakan dia adalah korban penganiayaan politik.

Keputusan jaksa untuk membatalkan kasus Ahmad Zahid mengundang pengawasan atas sikap pemerintah terhadap kasus korupsi terhadap para pemimpin UMNO lainnya, terutama mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Najib menjalani hukuman 12 tahun penjara karena korupsi terkait skandal multi-miliar dolar di dana negara 1MDB dan menghadapi lebih banyak dakwaan suap.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya