Berita

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI/Ist

Politik

DKPP Sidangkan Seluruh Pimpinan KPU RI soal Silon Siang ini

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 10:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sidang perdana perkara dugaan pelanggaran kode etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Selasa siang ini (4/9).

Sekretaris DKPP, David Yama mengatakan, agenda sidang perdana adalah mendengarkan keterangan KPU sebagai pihak Teradu, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebagai pihak Pengadu.

"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum pemeriksaan," ujar David kepada wartawan, Senin (4/9).


David menjelaskan, seluruh pihak Teradu dalam perkara yang diregistrasi dengan Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 adalah seluruh pimpinan KPU RI.

Terdapat 7 nama pimpinan KPU RI yakni sebagai ketua Hasyim Asyari dan sisanya anggota yang mengepalai divisi berbeda, masing-masing Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajad, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, dan Parsadaan Harahap.

Sementara, pimpinan Bawaslu RI berjumlah 5 orang sebagai Pengadu di antaranya Rahmat Bagja sebagai ketua, dan sisanya anggota yang mengepalai divisi berbeda yakni Lolly Suhenty, Totok Hariyono, Herwyn JH Malonda, dan Puadi.

David menuturkan, sidang akan dipimpin Ketua DKPP, Heddy Lugito beserta anggota DKPP di Ruang Sidang Kantor DKPP, Jalan KH Wahid Hasyim, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (4/9) pukul 13.00 WIB.

"Masyarakat dan media massa bisa menyaksikan langsung jalannya sidang ini," demikian David menambahkan.

Selain menyaksikan secara langsung, DKPP juga menyiarkan secara langsung persidangan yang akan berlangsung siang nanti, melalui kanal Youtube resmi DKPP RI.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya