Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Cak Imin Bakal Diperiksa?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, terkait persoalan semasa menjabat Menteri Tenaga Kerja 2012 lalu.

Lembaga antirasuah pimpinan Firli Bahuri itu kabarnya bakal mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, berpendapat, bila Muhaimin Iskandar yang saat ini resmi menjadi Cawapres Anies Baswedan tersandera sejumlah kasus, sangat mungkin berpengaruh pada internal PKB.

"Dan jika sampai ditetapkan sebagai tersangka, maka ruang Munaslub (musyawarah nasional luar biasa) sangat terbuka, dan itu jadi pintu masuk bagi kelompok anti Cak Imin, di internal PKB," kata Andi, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/9).

Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan, tempus atau waktu peristiwa dugaan korupsi di Kemnaker itu terjadi saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014.

"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita mintai keterangan," kata Asep kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam (1/9).