Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Jaga Netralitas, Menteri Dalam Negeri Inggris akan Selidiki Aktivitas Politik Anggota Polisi

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya menjaga netralitas dan efektivitas aparat keamanan negara, Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman telah memerintahkan penyelidikan terhadap aktivisme politik di dalam badan kepolisian.

Keputusan ini mencuat setelah Braverman menganggap adanya ketidakberpihakan dalam beberapa kasus, yang menurutnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap polisi.

Penyelidikan ini akan dilakukan oleh Inspektorat Kepolisian dan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dampak keterlibatan polisi dalam masalah politik terhadap kebijakan, prioritas, dan praktik kepolisian di Inggris dan Wales.


Laporan ini juga akan memeriksa perilaku petugas terkait pandangan kritis gender di media sosial dan perilaku polisi dalam mengamankan pawai politik.

Mengutip laporan Malay Mail, Sabtu (2/9), Braverman menggarisbawahi bahwa peran utama polisi adalah untuk fokus pada pemberantasan kejahatan dan melindungi masyarakat, dan bukan terlibat dalam aktivisme politik.

"Rakyat Inggris mengharapkan polisi mereka fokus pada pemberantasan kejahatan dan melindungi masyarakat, aktivisme politik tidak membuat masyarakat aman, menyelesaikan kejahatan atau mendukung korban, namun dapat merusak kepercayaan publik,” kata Braverman dalam sebuah pernyataan.

Meskipun beberapa kalangan menganggap tindakan ini sebagai upaya politis, namun Menteri Braverman menegaskan pentingnya netralitas dan profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas mereka.

Peninjauan ini diharapkan dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan memastikan bahwa lembaga tersebut tetap fokus pada pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya