Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Jaga Netralitas, Menteri Dalam Negeri Inggris akan Selidiki Aktivitas Politik Anggota Polisi

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya menjaga netralitas dan efektivitas aparat keamanan negara, Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman telah memerintahkan penyelidikan terhadap aktivisme politik di dalam badan kepolisian.

Keputusan ini mencuat setelah Braverman menganggap adanya ketidakberpihakan dalam beberapa kasus, yang menurutnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap polisi.

Penyelidikan ini akan dilakukan oleh Inspektorat Kepolisian dan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dampak keterlibatan polisi dalam masalah politik terhadap kebijakan, prioritas, dan praktik kepolisian di Inggris dan Wales.


Laporan ini juga akan memeriksa perilaku petugas terkait pandangan kritis gender di media sosial dan perilaku polisi dalam mengamankan pawai politik.

Mengutip laporan Malay Mail, Sabtu (2/9), Braverman menggarisbawahi bahwa peran utama polisi adalah untuk fokus pada pemberantasan kejahatan dan melindungi masyarakat, dan bukan terlibat dalam aktivisme politik.

"Rakyat Inggris mengharapkan polisi mereka fokus pada pemberantasan kejahatan dan melindungi masyarakat, aktivisme politik tidak membuat masyarakat aman, menyelesaikan kejahatan atau mendukung korban, namun dapat merusak kepercayaan publik,” kata Braverman dalam sebuah pernyataan.

Meskipun beberapa kalangan menganggap tindakan ini sebagai upaya politis, namun Menteri Braverman menegaskan pentingnya netralitas dan profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas mereka.

Peninjauan ini diharapkan dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan memastikan bahwa lembaga tersebut tetap fokus pada pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya