Dalam upaya menjaga netralitas dan efektivitas aparat keamanan negara, Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman telah memerintahkan penyelidikan terhadap aktivisme politik di dalam badan kepolisian.
Keputusan ini mencuat setelah Braverman menganggap adanya ketidakberpihakan dalam beberapa kasus, yang menurutnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap polisi.
Penyelidikan ini akan dilakukan oleh Inspektorat Kepolisian dan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dampak keterlibatan polisi dalam masalah politik terhadap kebijakan, prioritas, dan praktik kepolisian di Inggris dan Wales.
Laporan ini juga akan memeriksa perilaku petugas terkait pandangan kritis gender di media sosial dan perilaku polisi dalam mengamankan pawai politik.
Mengutip laporan
Malay Mail, Sabtu (2/9), Braverman menggarisbawahi bahwa peran utama polisi adalah untuk fokus pada pemberantasan kejahatan dan melindungi masyarakat, dan bukan terlibat dalam aktivisme politik.
"Rakyat Inggris mengharapkan polisi mereka fokus pada pemberantasan kejahatan dan melindungi masyarakat, aktivisme politik tidak membuat masyarakat aman, menyelesaikan kejahatan atau mendukung korban, namun dapat merusak kepercayaan publik,” kata Braverman dalam sebuah pernyataan.
Meskipun beberapa kalangan menganggap tindakan ini sebagai upaya politis, namun Menteri Braverman menegaskan pentingnya netralitas dan profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas mereka.
Peninjauan ini diharapkan dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan memastikan bahwa lembaga tersebut tetap fokus pada pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.
