Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Jaga Netralitas, Menteri Dalam Negeri Inggris akan Selidiki Aktivitas Politik Anggota Polisi

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya menjaga netralitas dan efektivitas aparat keamanan negara, Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman telah memerintahkan penyelidikan terhadap aktivisme politik di dalam badan kepolisian.

Keputusan ini mencuat setelah Braverman menganggap adanya ketidakberpihakan dalam beberapa kasus, yang menurutnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap polisi.

Penyelidikan ini akan dilakukan oleh Inspektorat Kepolisian dan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dampak keterlibatan polisi dalam masalah politik terhadap kebijakan, prioritas, dan praktik kepolisian di Inggris dan Wales.


Laporan ini juga akan memeriksa perilaku petugas terkait pandangan kritis gender di media sosial dan perilaku polisi dalam mengamankan pawai politik.

Mengutip laporan Malay Mail, Sabtu (2/9), Braverman menggarisbawahi bahwa peran utama polisi adalah untuk fokus pada pemberantasan kejahatan dan melindungi masyarakat, dan bukan terlibat dalam aktivisme politik.

"Rakyat Inggris mengharapkan polisi mereka fokus pada pemberantasan kejahatan dan melindungi masyarakat, aktivisme politik tidak membuat masyarakat aman, menyelesaikan kejahatan atau mendukung korban, namun dapat merusak kepercayaan publik,” kata Braverman dalam sebuah pernyataan.

Meskipun beberapa kalangan menganggap tindakan ini sebagai upaya politis, namun Menteri Braverman menegaskan pentingnya netralitas dan profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas mereka.

Peninjauan ini diharapkan dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan memastikan bahwa lembaga tersebut tetap fokus pada pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya