Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio/Net

Politik

Bukan Soal Publik, Penentuan Capres-Cawapres Tentang Persaingan Elektabilitas Parpol

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 20:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Persaingan elektabilitas antar partai politik, menjadi faktor determinan dalam penentuan bacapres dan bacawapres. Kepentingan partai dalam mendulang suara lebih diutamakan.

Kondisi tersebut, dikatakan analis komunikasi politik Hendri Satrio, semakin terlihat di mana elite politik nyaris tidak melibatkan pendapat publik untuk menentukan figur yang akan ditarungkan pada Pilpres 2024.

"Sebagai rakyat saya miris, di mana elit bermain drama tanpa peduli publik. Dan nanti ujung-ujungnya, publik baru disertakan jelang pencoblosan," kata Hensat, sapaan karibnya, kepada wartawan, Sabtu (2/9).


Saat ini, dalam analisa Hensat, pergerakan partai politik yang menarik disimak justru ada di klasemen tengah. Salah satunya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurutnya, PAN harus jungkir balik mempertahankan elektabilitasnya. Bahkan, sampai harus menarik Erick Thohir untuk mendapatkan efek elektoral atau coattail effect pada Pemilu 2024.

"Makanya PAN konsisten mendorong Erick Thohir (ET) sebagai cawapres. Ini karena ET dianggap memiliki kedekatan dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU)," katanya.

Karena kepentingan utamanya adalah elektabilitas partai, lanjutnya, maka kandidat capres dihitung berdasarkan coattail effect. Yakni, apakah partai akan mendapatkan potensi penambahan suara dari dukungan tersebut.

"Diberbagai partai koalisi saat ini juga akan ada persaingan atas elektabilitas. Misalnya persaingan merebut ceruk pemilih Islam antara PKS dan PKB di koalisi perubahan," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya