Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio/Net

Politik

Bukan Soal Publik, Penentuan Capres-Cawapres Tentang Persaingan Elektabilitas Parpol

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 20:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Persaingan elektabilitas antar partai politik, menjadi faktor determinan dalam penentuan bacapres dan bacawapres. Kepentingan partai dalam mendulang suara lebih diutamakan.

Kondisi tersebut, dikatakan analis komunikasi politik Hendri Satrio, semakin terlihat di mana elite politik nyaris tidak melibatkan pendapat publik untuk menentukan figur yang akan ditarungkan pada Pilpres 2024.

"Sebagai rakyat saya miris, di mana elit bermain drama tanpa peduli publik. Dan nanti ujung-ujungnya, publik baru disertakan jelang pencoblosan," kata Hensat, sapaan karibnya, kepada wartawan, Sabtu (2/9).


Saat ini, dalam analisa Hensat, pergerakan partai politik yang menarik disimak justru ada di klasemen tengah. Salah satunya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurutnya, PAN harus jungkir balik mempertahankan elektabilitasnya. Bahkan, sampai harus menarik Erick Thohir untuk mendapatkan efek elektoral atau coattail effect pada Pemilu 2024.

"Makanya PAN konsisten mendorong Erick Thohir (ET) sebagai cawapres. Ini karena ET dianggap memiliki kedekatan dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU)," katanya.

Karena kepentingan utamanya adalah elektabilitas partai, lanjutnya, maka kandidat capres dihitung berdasarkan coattail effect. Yakni, apakah partai akan mendapatkan potensi penambahan suara dari dukungan tersebut.

"Diberbagai partai koalisi saat ini juga akan ada persaingan atas elektabilitas. Misalnya persaingan merebut ceruk pemilih Islam antara PKS dan PKB di koalisi perubahan," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya