Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio/Net

Politik

Bukan Soal Publik, Penentuan Capres-Cawapres Tentang Persaingan Elektabilitas Parpol

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 20:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Persaingan elektabilitas antar partai politik, menjadi faktor determinan dalam penentuan bacapres dan bacawapres. Kepentingan partai dalam mendulang suara lebih diutamakan.

Kondisi tersebut, dikatakan analis komunikasi politik Hendri Satrio, semakin terlihat di mana elite politik nyaris tidak melibatkan pendapat publik untuk menentukan figur yang akan ditarungkan pada Pilpres 2024.

"Sebagai rakyat saya miris, di mana elit bermain drama tanpa peduli publik. Dan nanti ujung-ujungnya, publik baru disertakan jelang pencoblosan," kata Hensat, sapaan karibnya, kepada wartawan, Sabtu (2/9).


Saat ini, dalam analisa Hensat, pergerakan partai politik yang menarik disimak justru ada di klasemen tengah. Salah satunya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurutnya, PAN harus jungkir balik mempertahankan elektabilitasnya. Bahkan, sampai harus menarik Erick Thohir untuk mendapatkan efek elektoral atau coattail effect pada Pemilu 2024.

"Makanya PAN konsisten mendorong Erick Thohir (ET) sebagai cawapres. Ini karena ET dianggap memiliki kedekatan dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU)," katanya.

Karena kepentingan utamanya adalah elektabilitas partai, lanjutnya, maka kandidat capres dihitung berdasarkan coattail effect. Yakni, apakah partai akan mendapatkan potensi penambahan suara dari dukungan tersebut.

"Diberbagai partai koalisi saat ini juga akan ada persaingan atas elektabilitas. Misalnya persaingan merebut ceruk pemilih Islam antara PKS dan PKB di koalisi perubahan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya