Berita

Pemimpin redaksi media independen Rusia, Novaya Gazeta, Dmitry Muratov/Net

Dunia

Peraih Nobel Perdamaian Dicap Sebagai Agen Asing oleh Kementerian Kehakiman Rusia

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 09:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Kehakiman Rusia telah mencap Dmitry Muratov, individu yang pernah meraih Hadiah Perdamaian Nobel 2021, sebagai "agen asing" pada Jumat (2/9).

Dalam langkah kontroversial ini, Muratov yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi media independen Rusia, Novaya Gazeta, dituduh menyebarkan pandangan negatif tentang negaranya sendiri melalui media internasional.   

"Muratov dituding menciptakan dan menyebarkan karya yang dihasilkan oleh agen asing serta menggunakan media internasional untuk mempromosikan pandangan yang bertujuan menciptakan opini negatif terhadap kebijakan domestik dan internasional Rusia," bunyi pernyataan dari Novaya Gazeta Europe, di platform X.


Seperti dikutip Anadolu Agency, Sabtu (2/9), Muratov, yang sering mengkritik peran Rusia dalam konflik Ukraina, sekarang akan tunduk pada berbagai aturan dan pembatasan terkait dengan keuangan serta keterbukaan publik.

Keputusan ini telah memicu reaksi luas baik dari dalam maupun luar negeri, dengan sejumlah pihak menganggapnya sebagai tindakan yang kontroversial dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara dan pers di Rusia.

Menurut laporan Novaya Gazeta Europe, selain Muratov, seorang ekonom, Konstantin Sonin juga tercantum dalam daftar yang sama, dengan alasan bahwa ia muncul dalam media asing sebagai narasumber.

Daftar tersebut juga mencakup sejumlah nama lainnya, di antaranya seorang jurnalis dari Echo of Moscow, Oksana Barsheva, seorang komedian terkenal, Ruslan Bely, sejarawan Chechnya, Mayrbek Vachagayev, hingga seorang politisi dari St. Petersburg, Maksim Reznik, mereka diidentifikasi sebagai "agen asing" oleh Kementerian Kehakiman.

Individu-individu yang terkena dampak oleh penunjukan ini juga akan menghadapi hal serupa dengan Muratov, dengan menghadapi berbagai aturan dan batasan terkait keuangan dan keterbukaan publik.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya