Berita

Pemimpin redaksi media independen Rusia, Novaya Gazeta, Dmitry Muratov/Net

Global

Peraih Nobel Perdamaian Dicap Sebagai Agen Asing oleh Kementerian Kehakiman Rusia

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 09:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Kehakiman Rusia telah mencap Dmitry Muratov, individu yang pernah meraih Hadiah Perdamaian Nobel 2021, sebagai "agen asing" pada Jumat (2/9).

Dalam langkah kontroversial ini, Muratov yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi media independen Rusia, Novaya Gazeta, dituduh menyebarkan pandangan negatif tentang negaranya sendiri melalui media internasional.   

"Muratov dituding menciptakan dan menyebarkan karya yang dihasilkan oleh agen asing serta menggunakan media internasional untuk mempromosikan pandangan yang bertujuan menciptakan opini negatif terhadap kebijakan domestik dan internasional Rusia," bunyi pernyataan dari Novaya Gazeta Europe, di platform X.


Seperti dikutip Anadolu Agency, Sabtu (2/9), Muratov, yang sering mengkritik peran Rusia dalam konflik Ukraina, sekarang akan tunduk pada berbagai aturan dan pembatasan terkait dengan keuangan serta keterbukaan publik.

Keputusan ini telah memicu reaksi luas baik dari dalam maupun luar negeri, dengan sejumlah pihak menganggapnya sebagai tindakan yang kontroversial dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara dan pers di Rusia.

Menurut laporan Novaya Gazeta Europe, selain Muratov, seorang ekonom, Konstantin Sonin juga tercantum dalam daftar yang sama, dengan alasan bahwa ia muncul dalam media asing sebagai narasumber.

Daftar tersebut juga mencakup sejumlah nama lainnya, di antaranya seorang jurnalis dari Echo of Moscow, Oksana Barsheva, seorang komedian terkenal, Ruslan Bely, sejarawan Chechnya, Mayrbek Vachagayev, hingga seorang politisi dari St. Petersburg, Maksim Reznik, mereka diidentifikasi sebagai "agen asing" oleh Kementerian Kehakiman.

Individu-individu yang terkena dampak oleh penunjukan ini juga akan menghadapi hal serupa dengan Muratov, dengan menghadapi berbagai aturan dan batasan terkait keuangan dan keterbukaan publik.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Irjen Slamet Uliandi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Telepon Prabowo

Jumat, 06 November 2026 | 02:03

Dzulfikar dan Fuji Abdul Tekankan Intelektualisme Pemuda untuk Pengabdian Bangsa

Jumat, 06 November 2026 | 01:31

Pramono Bertahap Menata Parkir Liar hingga Fasilitas Tanah Abang

Jumat, 06 November 2026 | 01:17

Kalau Hasil Labfor Polri Diragukan, Siapa Lagi yang Mau Dipegang?

Jumat, 06 November 2026 | 01:05

Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan

Jumat, 06 November 2026 | 00:32

PPKK Perkuat Pengamanan Kawasan Kemayoran

Jumat, 06 November 2026 | 00:17

Tunjukkan Ijazah di Pengadilan Belum Tentu Akhiri Polemik

Jumat, 06 November 2026 | 00:08

Listyo Sigit Cs Pakai Mesin Sadap Seharga Rp212 Miliar

Kamis, 05 November 2026 | 23:39

Gratis Masuk Ancol Bulan November, Cek Caranya

Kamis, 05 November 2026 | 23:12

Jokowi Menolak Ijazah Diuji Ulang, Pengamat: Apa karena Kapolri sudah Diganti?

Kamis, 05 November 2026 | 23:01

Selengkapnya