Berita

Pemimpin redaksi media independen Rusia, Novaya Gazeta, Dmitry Muratov/Net

Dunia

Peraih Nobel Perdamaian Dicap Sebagai Agen Asing oleh Kementerian Kehakiman Rusia

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 09:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Kehakiman Rusia telah mencap Dmitry Muratov, individu yang pernah meraih Hadiah Perdamaian Nobel 2021, sebagai "agen asing" pada Jumat (2/9).

Dalam langkah kontroversial ini, Muratov yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi media independen Rusia, Novaya Gazeta, dituduh menyebarkan pandangan negatif tentang negaranya sendiri melalui media internasional.   

"Muratov dituding menciptakan dan menyebarkan karya yang dihasilkan oleh agen asing serta menggunakan media internasional untuk mempromosikan pandangan yang bertujuan menciptakan opini negatif terhadap kebijakan domestik dan internasional Rusia," bunyi pernyataan dari Novaya Gazeta Europe, di platform X.


Seperti dikutip Anadolu Agency, Sabtu (2/9), Muratov, yang sering mengkritik peran Rusia dalam konflik Ukraina, sekarang akan tunduk pada berbagai aturan dan pembatasan terkait dengan keuangan serta keterbukaan publik.

Keputusan ini telah memicu reaksi luas baik dari dalam maupun luar negeri, dengan sejumlah pihak menganggapnya sebagai tindakan yang kontroversial dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara dan pers di Rusia.

Menurut laporan Novaya Gazeta Europe, selain Muratov, seorang ekonom, Konstantin Sonin juga tercantum dalam daftar yang sama, dengan alasan bahwa ia muncul dalam media asing sebagai narasumber.

Daftar tersebut juga mencakup sejumlah nama lainnya, di antaranya seorang jurnalis dari Echo of Moscow, Oksana Barsheva, seorang komedian terkenal, Ruslan Bely, sejarawan Chechnya, Mayrbek Vachagayev, hingga seorang politisi dari St. Petersburg, Maksim Reznik, mereka diidentifikasi sebagai "agen asing" oleh Kementerian Kehakiman.

Individu-individu yang terkena dampak oleh penunjukan ini juga akan menghadapi hal serupa dengan Muratov, dengan menghadapi berbagai aturan dan batasan terkait keuangan dan keterbukaan publik.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya