Berita

Pemimpin redaksi media independen Rusia, Novaya Gazeta, Dmitry Muratov/Net

Dunia

Peraih Nobel Perdamaian Dicap Sebagai Agen Asing oleh Kementerian Kehakiman Rusia

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 09:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Kehakiman Rusia telah mencap Dmitry Muratov, individu yang pernah meraih Hadiah Perdamaian Nobel 2021, sebagai "agen asing" pada Jumat (2/9).

Dalam langkah kontroversial ini, Muratov yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi media independen Rusia, Novaya Gazeta, dituduh menyebarkan pandangan negatif tentang negaranya sendiri melalui media internasional.   

"Muratov dituding menciptakan dan menyebarkan karya yang dihasilkan oleh agen asing serta menggunakan media internasional untuk mempromosikan pandangan yang bertujuan menciptakan opini negatif terhadap kebijakan domestik dan internasional Rusia," bunyi pernyataan dari Novaya Gazeta Europe, di platform X.


Seperti dikutip Anadolu Agency, Sabtu (2/9), Muratov, yang sering mengkritik peran Rusia dalam konflik Ukraina, sekarang akan tunduk pada berbagai aturan dan pembatasan terkait dengan keuangan serta keterbukaan publik.

Keputusan ini telah memicu reaksi luas baik dari dalam maupun luar negeri, dengan sejumlah pihak menganggapnya sebagai tindakan yang kontroversial dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara dan pers di Rusia.

Menurut laporan Novaya Gazeta Europe, selain Muratov, seorang ekonom, Konstantin Sonin juga tercantum dalam daftar yang sama, dengan alasan bahwa ia muncul dalam media asing sebagai narasumber.

Daftar tersebut juga mencakup sejumlah nama lainnya, di antaranya seorang jurnalis dari Echo of Moscow, Oksana Barsheva, seorang komedian terkenal, Ruslan Bely, sejarawan Chechnya, Mayrbek Vachagayev, hingga seorang politisi dari St. Petersburg, Maksim Reznik, mereka diidentifikasi sebagai "agen asing" oleh Kementerian Kehakiman.

Individu-individu yang terkena dampak oleh penunjukan ini juga akan menghadapi hal serupa dengan Muratov, dengan menghadapi berbagai aturan dan batasan terkait keuangan dan keterbukaan publik.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Pakistan Siap Jadi Tuan Rumah Putaran Baru Perundingan Iran-AS

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:13

Rayakan Persib Juara, Replika Maung Raksasa Bomber Guncang Asia Afrika

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:06

Iran Tempuh Jalur Damai dengan Kekuatan dan Diplomasi Bermartabat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:02

Rudi Hartono: Blackout Sumatera Momentum Evaluasi Jaringan dan Mitigasi

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:30

Ekonomi Syariah Harus Perkuat Perlindungan Sosial Masyarakat

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:10

PHE Optimistis Proyek CCS Indonesia-Korsel Buka Peluang Investasi Baru

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:02

Kualitas Konsumsi Jemaah Haji Harus Dijaga Meski Dapur Berjarak 12 Km

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:00

Trump: Kesepakatan Damai Iran Hampir Rampung, Selat Hormuz Segera Dibuka

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:49

Pertamina Trans Kontinental Optimalkan Layanan Maritim Lewat Kerja Sama STS Proyek FAME

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:47

Menkop Sindir Organisasi yang Hanya Sibuk Seremonial

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:30

Selengkapnya