Berita

Aktivis Faizal Assegaf/Repro

Politik

Demokrat Tinggalkan KPP, Aktivis: Terlalu Cepat Bereaksi, Tidak Bagus

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 07:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Respons cepat Partai Demokrat yang langsung keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, usai menerima kabar Anies Baswedan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024, dinilai sebagai reaksi yang tidak dewasa.

Bahkan, hal itu semakin menegaskan kalau dukungan Demokrat kepada bakal calon presiden Anies Baswedan tak lebih karena ingin sang ketua umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), digandeng sebagai bakal calon wakil presiden.

"Saya mencoba objektif saja, memang sejak awal ditangkap publik bahwa SBY, Demokrat, dan AHY, datang mendukung Anies Baswedan dalam upaya untuk meloloskan AHY (sebagai cawapres). Upaya itu ditangkap sebagai satu dukungan tapi mengunci," ujar aktivis Faizal Assegaf dalam tayangan kanal YouTube Refly Harun yang dikutip redaksi, Sabtu (2/9).


Faizal juga tidak melihat Demokrat berbesar hati mendorong figur-figur seperti Gatot Nurmantyo atau wakil NU Yenny Wahid sebagai calon alternatif pendamping Anies. Fokus mobilisasi mereka, kata Faizal, adalah bagaimana kalau Anies maju jadi calon presiden, maka AHY jadi cawapres.

Ditambahkan Faizal, Demokrat juga diketahui melakukan lobi terhadap Ganjar. Hanya saja, ketika terjadi kemesraan di mana Ganjar coba menarik AHY, reaksi-reaksi kedewasaan politik ditampilkan oleh Surya Paloh, juga oleh Anies dan para pendukung Koalisi Perubahan.

Tidak terjadi hujatan, caci maki, prasangka, apalagi menuduh pengkhianatan, kata Faizal.

"Tetapi ketika baru dimunculkan nama Anies-Cak Imin, terlalu cepat Demokrat itu bereaksi, membuat kesimpulan. Tentu bagi pendukung yang setia terhadap (Koalisi) Perubahan ini akan kaget, kalau elite saja sudah begini bagaimana nasib kita nanti untuk memperjuangkan perubahan. mereka tidak menghitung konsekuensi," papar Faizal.

"Menurut saya, apa yang dilakukan Demokrat tidak bagus," tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya