Demokrasi dalam Genggaman Oligarki: Manipulasi Demokrasi di PSI

BARU-BARU ini PSI menggelar acara Kopdarnas yang sepertinya sangat demokratis. Makna demokratis patut digarisbawahi karena hal tersebut sama sekali jauh dari cerminan struktur kepengurusan PSI.

Di mana semua keputusan organisasi murni bergantung pada Dewan Pembina. Tak hanya itu, bahkan tercantum dalam akta pendirian dan AD/ART PSI, disepakati bahwa mekanisme keputusan tertinggi bukan di kongres, bukan juga di muktamar sebagaimana lazimnya partai-partai lain, tapi di tangan Ketua Dewan Pembina yang dijabat oleh Jeffrie Geovanie (JG).

Kekuasaannya di PSI bahkan melebihi kekuasaan Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Benar-benar tak terbayangkan betapa otoriternya mekanisme pengambilan keputusan di dalam tubuh partai tersebut.

Dan, jabatan Ketua Dewan Pembina adalah ‘jabatan seumur hidup’. Tidak percaya? Silakan baca AD/ART PSI Bab VII Pasal 16 di website Kemenkumham RI.

Ibarat permainan anak-anak di Jawa, maka demokrasi di tubuh PSI adalah demokrasi “ethok-ethokan”. Semua serba dikendalikan oligarkhi, dan manipulasi demokrasi pun terjadi.

Dengan jabatan seumur hidup dan kekuasaan mutlak di tangan Dewan Pembina, JG bisa membubarkan dan mengganti personel DPP PSI setiap saat, dimanapun, dan kapanpun tanpa melalui kongres atau muktamar. Sangat mengejutkan bukan?

Tidak adanya demokrasi di tubuh PSI juga tercermin dari wewenang Dewan Pembina yang dapat membatalkan seluruh keputusan di semua jenjang kepengurusan PSI baik di pusat maupun daerah.

Dewan Pembina selain bersifat permanen-seumur hidup, juga dapat merangkap jabatan apapun dalam tubuh PSI. Otoriter bukan? Inilah demokrasi dalam kesempurnaan manipulasi, yang ujung-ujungnya adalah kekuatan oligarki.

Karena itukah mengapa PSI begitu mudah memainkan bandul politik, kadang di kanan, tengah, bahkan juga kekiri. Semua tergantung selera Sang Pendiri, Jeffrie Giovani.

Kesadaran tiadanya demokrasi inilah yang mendorong kader muda seperti Guntur Romli dkk hadir membuka tabir “manipulasi demokrasi di tubuh PSI”. Dalam perenungannya, Guntur Romli sungguh bersedih, betapa imajinasi anak-anak muda di tubuh PSI mendadak lenyap.

Imajinasi demokrasi yang plural, egaliter, toleran, penuh dengan energi dan mimpi anak-anak muda mendadak terbang ke awan yang tiada bertepi.

Realitasnya memang bagaikan pil pahit. Sangat pahit hingga menjadi racun dalam demokrasi.

PSI dengan jargon anak mudanya, tiba-tiba menampilkan watak “very old version of democracy”. Ia mundur jauh ke belakang sebelum pemerintahan otoriter Soeharto.

Ia mundur jauh hingga ke tradisi demokrasi sebelum Revolusi Perancis, ketika dengan bangganya Louis IV mengatakan “L'etat, c'est moi”, negara adalah aku. Itulah gambaran riil kekuasaan dan kewenangan Dewan Pembina PSI.

Dengan karakter demokrasi seperti itulah, sangat wajar mengapa PSI connected dengan jiwa dan karakter Prabowo yang masih saja digerakkan ambisi: ingin, ingin, dan ingin berkuasa yang ia lontarkan dalam alam bawa sadarnya di Museum Proklamasi.

Itulah proklamasi kekuasaan ala Prabowo. Kekuasaan bukan menjadikan “tuanku adalah rakyat” sebagaimana menjadi kredo Ganjar Pranowo. Bagi Prabowo, kekuasaan adalah aku.

Manifestasinya sangat jelas, karena “aku”, maka anggaran pertahanan negara bisa dilakukan melalui PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang diduga eksekutifnya ditunjuk langsung oleh Menhan.

Karena “aku” pula maka program food estate merupakan konsep sangat bagus dari Presiden Jokowi, diduga menjadi proyek mangkrak dan penuh masalah melalui PT Agro Industri Nasional (Agrinas), yang diisi oleh sahabat-sahabat Prabowo.

Di situlah “koneksitas karakter” antara Prabowo dan Dewan Pembina PSI menampakkan wajah kekuasaan yang sama bahwa “aku” harus berkuasa.

Sebab dalam alam bawah sadar otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang dibungkus dengan kata-kata “demokratis, dan egaliter” sebenarnya memiliki DNA kekuasaan yang sama dengan apa yang digambarkan oleh Prabowo Subianto.

Jadi masih masih mau berdemokrasi ala PSI?

*COO Ormit Political Consulting (Ormit)