Berita

Mantan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza/Net

Dunia

Yusron Ihza Minta Masyarakat Tak Percaya Berita Bohong Soal Air Limbah Fukushima

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 21:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah banyaknya kabar simpang siur dan kekhawatiran masyarakat internasional mengenai keamanan pembuangan limbah air radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi, mantan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza, berusaha menjawab keresahan tersebut.

Melalui kanal YouTube-nya yang diunggah pada Kamis (31/8), Yusron mewawancarai Duta Besar Jepang untuk RI, Kanasugi Kenji, dengan tujuan membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai isu tersebut.

Dalam pembukaannya, Yusron memulai dengan menggarisbawahi kondisi zaman saat ini, yang sering disebut sebagai "Post Truth," di mana kebenaran tidak lagi didasarkan pada fakta tetapi didasarkan atas dasar pembenaran.


Ia pun mengingatkan perkataan dari Menteri Propaganda Hitler, Joseph Goebbels yang mengatakan bahwa sebuah kebohongan yang diulang-ulang pada akhirnya diterima sebagai kebenaran.

Hal tersebut sejalan dengan informasi digital saat ini, di mana kita dihadapkan pada berita dan informasi dalam jumlah besar, tanpa jaminan kebenaran, termasuk dalam isu pembuangan air radioaktif Jepang yang telah mendapat perhatian global.

Pada 24 Agustus lalu, pemerintah Jepang telah memulai proses pembuangan air limbah dari PLTN Fukushima Daiichi ke Samudera Pasifik. Keputusan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dunia, termasuk reaksi keras dari pemerintah China yang menyoroti dampaknya terhadap biota laut, yang berujung pada keputusan menangguhkan impor produk laut dari Jepang.

Tidak hanya itu, beberapa fasilitas Jepang juga dikabarkan telah menerima gangguan telepon dan serangkaian serangan terhadap Kedubes serta sekolah-sekolah Jepang di Tiongkok, seperti lemparan telur dan batu, setelah pembuangan limbah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Yusron menghormati hak semua negara untuk menyampaikan pendapat dalam bersikap, namun ia mengimbau masyarakat dunia, terutama China, untuk mencari kebenaran di balik isu ini dan menghindari penyebaran berita palsu.

"Banyaknya respons dari berbagai negara itu mungkin merupakan hak mereka untuk bersikap, tapi berhenti menyebarkan berita bohong dan memercayai berita bohong. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, itu tentu lebih baik berbicara langsung dengan Jepang ," ujarnya.

Sementara, dalam gilirannya, Dubes Kanasugi juga menyerukan hal serupa. Menurutnya masyarakat internasional dapat melihat unggahan di situs Kementerian Luar Negeri Jepang, jika ingin melihat penjelasan ilmiah mengenai keamanan pembuangan limbah tersebut.

"Situs Kemlu jepang menyajikan fakta dan realita tentang hal di atas, hasil monitoring pun ada di situ," jelasdDubes Kanasugi.

Lebih lanjut, dalam mengakhiri wawancara itu, mantan Dubes yang memiliki pengalaman 16 tahun tinggal di Jepang ini juga menegaskan kepercayaannya terhadap standar moral tinggi yang dimiliki pemerintah Jepang.

Ia yakin bahwa Jepang akan memprioritaskan keselamatan manusia sebelum memutuskan untuk membuang limbah yang telah mendapat persetujuan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan lembaga terkait lainnya.

"Saya yakin standar moral yang tinggi yang dimiliki pemerintah Jepang, karena itu saya cenderung tidak percaya jika Jepang membuang limbah ke laut begitu
 saja," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya