Berita

Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro/Ist

Politik

Sasmito: Seperti Gasing, Penegakan Hukum Era Jokowi Berputar di Tempat

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 20:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin tidak ada kemajuan, alias hanya jalan di tempat.

"Penegakan hukum kita, bak gasing, muter-muter di tempat, nggak ada kemajuan," ujar Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/9).

Dikatakan Sasmito, banyak kasus-kasus mega skandal yang merugikan keuangan negara diabaikan. Salah satunya, kasus fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.


Padahal secara kasat mata, kata Sasmito, para penikmat fasilitas BLBI seperti hidup aman dan nyaman tanpa tersentuh penegakan hukum.

Menurutnya, ada dugaan kasus tersebut sengaja dibiarkan oleh aparat penegak hukum, karena tak ada perkembangan signifikan dari pengembalian kerugian negara.

Belum lagi, masih kata Sasmito, soal kasus Century Gate yang hingga kini hilang kabar perkembangannya.

Sasmito menduga, dua contoh kasus besar itu terabaikan karena faktor amnesia publik yang tak banyak mengingatnya. Begitu juga, Presiden Jokowi yang tak mau bergerak serius.

"Semua patut diduga karena amnesia publik dan Presiden Jokowi," pungkasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya