Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net

Publika

Subsidi Polusi

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 17:29 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

POLUSI yang telah membuat penduduk Jakarta bengek saat ini sebenarnya darimana sih? Seharusnya pemerintah tahu jawabanya dan tidak perlu ada polemik mengenai sumber polusi yang menurut IQAir ternyata telah mengakibatkan korban jiwa.

Karena, sumber polusi tersebut adalah proyek pemerintah yang namanya subsidi energi kotor.

Predikat sebagai kota polusi nomor tiga di dunia ini dapat dipastikan sebagai prestasi yang bersumber dari kebijakan subsidi energi kotor yang diberikan kepada sektor transportasi.


Jadi sebenarnya pemerintahlah biang kerok masalah, karena selama menyubsidi atau mengeluarkan anggaran yang besar agar terjadi pencemaran udara.

Jadi pencemaran udara bukan saja disengaja, tapi diusahakan atau diprogramkan agar terjadi melalui subsidi energi kotor.

Alhasil program subsidi polusi ini sekarang benar-benar telah menuai hasil yang sangat berarti, yakni Jakarta telah mendapatkan peringkat sebagai kota dengan pencemaran udara terkontaminasi tertinggi di dunia.

Jadi Jakarta berada pada nomor satu sebagai kota dengan polusi udara yang paling top dunia. Prestasi ini tampaknya akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Mengingat sampai hari ini belum tampak tanda-tanda pemerintah menghentikan program subsidi energi kotor tersebut dan beralih ke subsidi energi bersih.

Sektor transportasi mendapatkan sebagian besar subsidi minyak agar dapat membakar mesin kendaraan dan mengeluarkan dari knalpot kendaraan residu yang banyak dari BBM berkualitas rendah, yakni solar yang kotor, bensin yang kotor.

Selain subsidi transportasi ini masih ditambah subsidi rumah tangga yang membakar LPG dari minyak bumi, yang sekarang diberikan subsidi sangat besar. Konon katanya pemerintah menyubsidi lebih 500 triliun rupiah setahun untuk bahan bakar kotor menyukseskan polusi udara di seluruh Indonesia.

Apa dasar pemikiran pemerintah menyubsidi barang kotor atau bahan berbahaya? Bukannya barang kotor seperti itu seharusnya dikenakan cukai karena berdampak buruk pada masyarakat.

Apakah benar barang kotor lebih mudah atau murah dihasilkan dan barang bersih lebih sulit atau lebih mahal biaya untuk menghasilkannya?

Ini sulit dipercaya. Bukankah Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan telah dihukum bersalah atas polusi Jakarta oleh pengadilan? Kok masih lanjut?

Seharusnya pemerintah menyubsidi hal-hal yang baik, yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan. Bukan menyubsidi hal-hal yang merusak orang banyak seperti energi kotor, yang merusak orang banyak.

Subsidi diberikan kepada energi bersih, kepada BBM yang berkualitas. Subsidi seperti ini akan membuat jalan pikiran orang akan lebih panjang dikarenakan asupan oksigen ke otak bagus karena udaranya tidak tercemar.

Mari membaca, berpikir, dan bekerja.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya