Berita

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra/Net

Dunia

Raja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Mantan PM Thaksin jadi Hanya Satu Tahun

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 16:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengurangi hukuman penjara mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dari delapan tahun menjadi satu tahun.

"Thaksin menerima kejahatannya dan menunjukkan penyesalannya," kata surat kabar kerajaan pada Jumat (1/9).

Pernyataan itu juga menyoroti bahwa Thaksin sedang sakit, seperti dimuat Channel News Asia.


Thaksin yang baru saja kembali dari pengasingan dan mulai menjalani hukuman delapan tahun penjara, telah meminta pengampunan kerajaan. Ia dipindahkan dari penjara ke rumah sakit pemerintah segera setelah dia kembali pekan lalu karena dilaporkan sakit.

Thaksin kembali pada pekan lalu setelah 15 tahun mengasingkan diri dan segera dikirim ke penjara utama Bangkok karena beberapa hukuman pidana yang dia kecam karena bermotif politik.

Pada 2008, Thaksin meninggalkan Thailand untuk menghindari hukuman penjara karena penyalahgunaan kekuasaan, dua tahun setelah militer menggulingkannya dengan tuduhan korupsi dan ketidaksetiaan terhadap monarki, yang telah dibantah keras olehnya.

Beberapa jam setelah kembalinya Thaksin, Srettha Thavisin dari partai Pheu Thai memperoleh cukup suara di Parlemen untuk menjadi perdana menteri, mengakhiri ketidakpastian selama lebih dari tiga bulan setelah pemilihan umum bulan Mei. Pheu Thai adalah partai terbaru dari serangkaian partai yang berafiliasi dengan Thaksin.

Dipercaya secara luas bahwa Thaksin kembali karena harapan bahwa pemerintahan baru yang bersahabat dengannya akan mengurangi hukumannya dan bahwa ia mungkin telah membuat kesepakatan dengan pihak berwenang, meskipun ia mengatakan keputusannya tidak ada hubungannya dengan upaya partai Pheu Thai untuk mendapatkan kekuasaan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya