Berita

Tiga Bacapres terkemuka, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo/Ist

Publika

Menegakkan Konstitusi jadi Prioritas Utama Capres 2024

OLEH: SUGIYANTO
JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 14:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

PASAL 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Begitu pula ayat (2) menunjukkan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Jelas bahwa penentuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden bergantung pada partai politik atau parpol. Kepemimpinan Parpol, yang dipegang oleh ketua umum atau ketum parpol, memiliki peran kunci dalam pengambilan keputusan.

Akan tetapi, dalam konteks menetapkan pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024, ada kecenderungan bahwa seleksi dilakukan berdasarkan polling dan elektabilitas tinggi.


Namun, cara ini sejatinya salah kaprah. Parpol seharusnya memilih Capres yang tidak hanya memiliki elektabilitas tinggi, tetapi yang juga memiliki konsep dan program unggulan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Capres yang dibutuhkan adalah mereka yang memahami dan mampu menjalankan konstitusi dengan sungguh-sungguh. Kemampuan untuk menjunjung tinggi hukum dan prinsip pemerintahan serta memastikan kesetaraan setiap warga di dalamnya menjadi unsur krusial.

Komitmen Konstitusional Capres yang Dicari

Capres 2024 yang layak diusung oleh parpol adalah penting memilih mereka yang berkomitmen untuk menjalankan amanah konstitusi dengan penuh integritas, seperti:

1. Menjamin kesetaraan rakyat di hadapan hukum dan pemerintahan.

2. Tidak ada pengecualian dalam menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

3. Memberikan pekerjaan dan kehidupan layak bagi rakyat atas dasar kemanusiaan.

4. Menjamin kebebasan berserikat, berpendapat, dan berkomunikasi sesuai undang-undang.

5. Melindungi hak anak-anak dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

6. Memastikan akses pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan kesejahteraan rakyat.

7. Menjamin perlakuan yang adil di hadapan hukum serta kepastian hukum.

8. Memastikan perlakuan adil dalam hubungan kerja dan memberikan pekerjaan layak.

9. Memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan kepada semua warga.

10. Menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

11. Memastikan akses informasi dan komunikasi yang merata.

12. Menjamin kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan.

13. Menjamin kesejahteraan lahir dan batin, lingkungan hidup yang baik, dan pelayanan kesehatan.

14. Menjamin kesempatan dan manfaat yang sama bagi semua tanpa diskriminasi.

15. Memberikan jaminan sosial untuk pengembangan manusia yang bermartabat.

16. Melindungi hak milik pribadi rakyat.

17. Menjamin hak asasi manusia tanpa dikurangi dalam keadaan apa pun.

18. Melindungi dari perlakuan diskriminatif dan merugikan.

19. Menjamin pendidikan bagi semua warga.

20. Mengawal kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.

21. Memastikan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

22. Peduli terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

23. Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak.

Jika parpol memilih Capres berdasarkan konsep dan program yang kuat, seperti diuraikan di atas, bukan hanya elektabilitas tinggi, maka persoalan negara seperti utang pemerintah, korupsi, kemiskinan, dan pengangguran dapat diatasi.

Dalam menentukan Capres penting bagi parpol untuk memprioritaskan calon yang memahami dan berkomitmen pada Konstitusi, bukan hanya popularitas semata. Dengan Capres yang memiliki visi dan program konkret, negeri ini dapat bangkit dari berbagai masalah dan bergerak menuju kemajuan.

Penulis adalah Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar)

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya