Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar

Politik

Duet Anies-Cak Imin Timbulkan Masalah Baru

OLEH: SHOLIHIN MS
JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

WARGANET ramai mengomentari wacana duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tapi rata-rata mereka tidak setuju. Benarkah berita ini? Kita tunggu suara dari Anies langsung. Jika benar, pasti ada latar belakang yang mendasari tindakan itu. Secara basis suara PKB cukup besar, tapi tidak penuh menjangkau suara Nahdliyin, karena Cak Imin masih berkonflik dengan Gusdurian.

Secara persentase PKB memperoleh suara cukup besar, yaitu 9.69 (58) kursi. Secara persyaratan PT (ambang batas) tentu saja jika empat partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan bergabung, tentu sangat melebihi syarat PT yang 20%, yaitu: Nasdem 9.05%, PKS 8.21%, Demokrat 7.77% dengan jumlah total 25.03%. Jika ditambah dengan PKB tentu jadi 35,72%.

Persoalannya, masuknya PKB bukan menambah solid Koalisi Perubahan, tetapi membuat keretakan baru. Kesolidan yang telah terjalin harus dirajut ulang.


Secara chemistry tentu saja Anies bisa bersinergi dengan siapa pun. Hanya saja PKB itu pendatang baru yang hanya mengincar jabatan cawapres.

Selama ini PKB bagian dari rezim Jokowi yang belum teruji dalam membangun semangat perubahan. Ini jelas akan melemahkan semangat perubahan yang selama ini digaungkan.

Selain itu, dalam analisa penulis bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan bisa memunculkan masalah baru.

Pertama, Cak Imin masih dalam radar permasalahan hukum "kardus durian". Jelas ini akan jadi titik lemah dan sasaran tembak aparat penegak hukum. Walaupun sudah ada putusan Kejaksaan Agung tentang dilarangnya mentersangkakan capres/cawapres sampai tahun 2024, tapi kasus ini suatu waktu bisa dibongkar dan akan membawa citra buruk Anies.

Kedua, perjuangan Cak Imin di Koalisi Perubahan masih nol dan belum jelas komitmennya.

Seandainya Cak Imin sepaham dengan cita-cita Koalisi Perubahan, seharusnya sudah dari awal bergabung.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya