Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar

Politik

Duet Anies-Cak Imin Timbulkan Masalah Baru

OLEH: SHOLIHIN MS
JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

WARGANET ramai mengomentari wacana duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tapi rata-rata mereka tidak setuju. Benarkah berita ini? Kita tunggu suara dari Anies langsung. Jika benar, pasti ada latar belakang yang mendasari tindakan itu. Secara basis suara PKB cukup besar, tapi tidak penuh menjangkau suara Nahdliyin, karena Cak Imin masih berkonflik dengan Gusdurian.

Secara persentase PKB memperoleh suara cukup besar, yaitu 9.69 (58) kursi. Secara persyaratan PT (ambang batas) tentu saja jika empat partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan bergabung, tentu sangat melebihi syarat PT yang 20%, yaitu: Nasdem 9.05%, PKS 8.21%, Demokrat 7.77% dengan jumlah total 25.03%. Jika ditambah dengan PKB tentu jadi 35,72%.

Persoalannya, masuknya PKB bukan menambah solid Koalisi Perubahan, tetapi membuat keretakan baru. Kesolidan yang telah terjalin harus dirajut ulang.


Secara chemistry tentu saja Anies bisa bersinergi dengan siapa pun. Hanya saja PKB itu pendatang baru yang hanya mengincar jabatan cawapres.

Selama ini PKB bagian dari rezim Jokowi yang belum teruji dalam membangun semangat perubahan. Ini jelas akan melemahkan semangat perubahan yang selama ini digaungkan.

Selain itu, dalam analisa penulis bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan bisa memunculkan masalah baru.

Pertama, Cak Imin masih dalam radar permasalahan hukum "kardus durian". Jelas ini akan jadi titik lemah dan sasaran tembak aparat penegak hukum. Walaupun sudah ada putusan Kejaksaan Agung tentang dilarangnya mentersangkakan capres/cawapres sampai tahun 2024, tapi kasus ini suatu waktu bisa dibongkar dan akan membawa citra buruk Anies.

Kedua, perjuangan Cak Imin di Koalisi Perubahan masih nol dan belum jelas komitmennya.

Seandainya Cak Imin sepaham dengan cita-cita Koalisi Perubahan, seharusnya sudah dari awal bergabung.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Polisi seperti Tidak Mampu Tangani Begal

Minggu, 24 Mei 2026 | 06:05

Klub Milik Kaesang Turun Kasta

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:27

Hormati Ritual Haji, Trump Tunda Serang Iran

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:14

Jokowi Tak Pernah Diperiksa APH Meski Namanya Sering Disebut Pejabat Korupsi

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:11

Kritikan Anies ke Prabowo Bagai Oase

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:26

Terkecuali Amerika

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:14

Amien Rais: Jokowi Lapar dan Haus Kekuasaan

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:03

Wamen ESDM Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik Pascablackout di Sumatera

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:38

Publik Diajak Peduli Alam dan Satwa Lewat Kompetisi IAPVC 2026

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:32

Modus Aseng "Menaklukan" Aparat agar Tambang Ilegal Tak Tersentuh Hukum

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:01

Selengkapnya