Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar

Politik

Duet Anies-Cak Imin Timbulkan Masalah Baru

OLEH: SHOLIHIN MS
JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

WARGANET ramai mengomentari wacana duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tapi rata-rata mereka tidak setuju. Benarkah berita ini? Kita tunggu suara dari Anies langsung. Jika benar, pasti ada latar belakang yang mendasari tindakan itu. Secara basis suara PKB cukup besar, tapi tidak penuh menjangkau suara Nahdliyin, karena Cak Imin masih berkonflik dengan Gusdurian.

Secara persentase PKB memperoleh suara cukup besar, yaitu 9.69 (58) kursi. Secara persyaratan PT (ambang batas) tentu saja jika empat partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan bergabung, tentu sangat melebihi syarat PT yang 20%, yaitu: Nasdem 9.05%, PKS 8.21%, Demokrat 7.77% dengan jumlah total 25.03%. Jika ditambah dengan PKB tentu jadi 35,72%.

Persoalannya, masuknya PKB bukan menambah solid Koalisi Perubahan, tetapi membuat keretakan baru. Kesolidan yang telah terjalin harus dirajut ulang.


Secara chemistry tentu saja Anies bisa bersinergi dengan siapa pun. Hanya saja PKB itu pendatang baru yang hanya mengincar jabatan cawapres.

Selama ini PKB bagian dari rezim Jokowi yang belum teruji dalam membangun semangat perubahan. Ini jelas akan melemahkan semangat perubahan yang selama ini digaungkan.

Selain itu, dalam analisa penulis bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan bisa memunculkan masalah baru.

Pertama, Cak Imin masih dalam radar permasalahan hukum "kardus durian". Jelas ini akan jadi titik lemah dan sasaran tembak aparat penegak hukum. Walaupun sudah ada putusan Kejaksaan Agung tentang dilarangnya mentersangkakan capres/cawapres sampai tahun 2024, tapi kasus ini suatu waktu bisa dibongkar dan akan membawa citra buruk Anies.

Kedua, perjuangan Cak Imin di Koalisi Perubahan masih nol dan belum jelas komitmennya.

Seandainya Cak Imin sepaham dengan cita-cita Koalisi Perubahan, seharusnya sudah dari awal bergabung.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

AXA Mandiri Financial Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:59

Menteri Pigai Keliling SPBU: Hari Ini Distribusi BBM Bali Aman!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:35

AS Ultimatum Iran: Patuhi Kesepakatan Nuklir atau Hancur

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:26

Bareskrim dan BNN Obok-Obok Kelab Malam, Sembilan Orang Positif Narkoba

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:17

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:45

Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:42

Kabut Asap Picu Lonjakan Penjualan Tabung Oksigen dan Air Purifier di Asia Tenggara

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:04

Perlu Sistem Pencegahan Karhutla agar Warga Tak Terus Jadi Korban

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:51

Syarikat Islam Didorong Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Umat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:26

KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Sebelum Terbitkan Surat Perintah Membawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:11

Selengkapnya