Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar

Politik

Duet Anies-Cak Imin Timbulkan Masalah Baru

OLEH: SHOLIHIN MS
JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

WARGANET ramai mengomentari wacana duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tapi rata-rata mereka tidak setuju. Benarkah berita ini? Kita tunggu suara dari Anies langsung. Jika benar, pasti ada latar belakang yang mendasari tindakan itu. Secara basis suara PKB cukup besar, tapi tidak penuh menjangkau suara Nahdliyin, karena Cak Imin masih berkonflik dengan Gusdurian.

Secara persentase PKB memperoleh suara cukup besar, yaitu 9.69 (58) kursi. Secara persyaratan PT (ambang batas) tentu saja jika empat partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan bergabung, tentu sangat melebihi syarat PT yang 20%, yaitu: Nasdem 9.05%, PKS 8.21%, Demokrat 7.77% dengan jumlah total 25.03%. Jika ditambah dengan PKB tentu jadi 35,72%.

Persoalannya, masuknya PKB bukan menambah solid Koalisi Perubahan, tetapi membuat keretakan baru. Kesolidan yang telah terjalin harus dirajut ulang.


Secara chemistry tentu saja Anies bisa bersinergi dengan siapa pun. Hanya saja PKB itu pendatang baru yang hanya mengincar jabatan cawapres.

Selama ini PKB bagian dari rezim Jokowi yang belum teruji dalam membangun semangat perubahan. Ini jelas akan melemahkan semangat perubahan yang selama ini digaungkan.

Selain itu, dalam analisa penulis bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan bisa memunculkan masalah baru.

Pertama, Cak Imin masih dalam radar permasalahan hukum "kardus durian". Jelas ini akan jadi titik lemah dan sasaran tembak aparat penegak hukum. Walaupun sudah ada putusan Kejaksaan Agung tentang dilarangnya mentersangkakan capres/cawapres sampai tahun 2024, tapi kasus ini suatu waktu bisa dibongkar dan akan membawa citra buruk Anies.

Kedua, perjuangan Cak Imin di Koalisi Perubahan masih nol dan belum jelas komitmennya.

Seandainya Cak Imin sepaham dengan cita-cita Koalisi Perubahan, seharusnya sudah dari awal bergabung.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya