Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar

Politik

Duet Anies-Cak Imin Timbulkan Masalah Baru

OLEH: SHOLIHIN MS
JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

WARGANET ramai mengomentari wacana duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tapi rata-rata mereka tidak setuju. Benarkah berita ini? Kita tunggu suara dari Anies langsung. Jika benar, pasti ada latar belakang yang mendasari tindakan itu. Secara basis suara PKB cukup besar, tapi tidak penuh menjangkau suara Nahdliyin, karena Cak Imin masih berkonflik dengan Gusdurian.

Secara persentase PKB memperoleh suara cukup besar, yaitu 9.69 (58) kursi. Secara persyaratan PT (ambang batas) tentu saja jika empat partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan bergabung, tentu sangat melebihi syarat PT yang 20%, yaitu: Nasdem 9.05%, PKS 8.21%, Demokrat 7.77% dengan jumlah total 25.03%. Jika ditambah dengan PKB tentu jadi 35,72%.

Persoalannya, masuknya PKB bukan menambah solid Koalisi Perubahan, tetapi membuat keretakan baru. Kesolidan yang telah terjalin harus dirajut ulang.


Secara chemistry tentu saja Anies bisa bersinergi dengan siapa pun. Hanya saja PKB itu pendatang baru yang hanya mengincar jabatan cawapres.

Selama ini PKB bagian dari rezim Jokowi yang belum teruji dalam membangun semangat perubahan. Ini jelas akan melemahkan semangat perubahan yang selama ini digaungkan.

Selain itu, dalam analisa penulis bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan bisa memunculkan masalah baru.

Pertama, Cak Imin masih dalam radar permasalahan hukum "kardus durian". Jelas ini akan jadi titik lemah dan sasaran tembak aparat penegak hukum. Walaupun sudah ada putusan Kejaksaan Agung tentang dilarangnya mentersangkakan capres/cawapres sampai tahun 2024, tapi kasus ini suatu waktu bisa dibongkar dan akan membawa citra buruk Anies.

Kedua, perjuangan Cak Imin di Koalisi Perubahan masih nol dan belum jelas komitmennya.

Seandainya Cak Imin sepaham dengan cita-cita Koalisi Perubahan, seharusnya sudah dari awal bergabung.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya