Menteri BUMN Erick Thohir/Ist
Adanya berita pegawai PT KAI yang diciduk Densus 88 karena terpapar paham terorisme dan radikalisme, membuat kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam program deradikalisasi menjadi sorotan publik.
Terkait ituu, Menteri BUMN Erick Thohir saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis (31/8), diberondong sejumlah pertanyaan oleh para legislator.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Ahmad Baidowi mengungkap kegagalan Kementerian BUMN dalam mencegah masuknya paham terorisme dan radikalisme.
"Program deradikalisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN belum selesai. Apalagi di KAI, salah satu komisarisnya ada yang konsen mengurusi di bidang itu. Kami khawatir yang terjadi di PT KAI itu hanya segelintir yang ketahuan," kata Awiek biasa akrab disapa.
Dia pun mengkhawatirkan masih ada banyak pegawai BUMN yang terpapar paham terorisme dan radikalisme. Pentolan PPP itu juga mengeluhkan terkenalnya BUMN bukan karena prestasinya, melainkan karena ada pegawai yang ditangkap Densus 88
"Kami khawatir masih banyak yang seperti itu. BUMN (PT KAI) ini terkenal bukan prestasinya, tapi terkenalnya karena dia terlibat terorisme, tau-tau dia udah diciduk oleh Densus. Ke depan masa kerja kabinet ini masih ada waktu satu tahun menyelesaikan persoalan ini," tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Legislator PDIP, Evita Nursanty yang menyebut perlunya memperketat seleksi masuk untuk calon pegawai BUMN.
"Saya hanya menginkan ke depan rekrutmen BUMN ini melibatkan BNPT, Densus 88, BPIP untuk wawasan kebangsaannya. Saya harapkan itu yang ditambahkan untuk rekrutmen yang ada," tegas Evita.
Lanjut dia, perlu dilakukan pengecekan yang betul terhadap setiap personal yang ada di perusahaan BUMN.
"Kemudian juga untuk BUMN-BUMN yang kita curigai agar diadakan profiling pak, untuk staf-staf tersebut, sehingga hal-hal yang mengagetkan kita tidak timbul lagi ke depannya," tandas dia.
Erick Thohir beserta jajarannya pun menampung semua usulan para anggota Dewan terkait pencegahan paham radikalisme dan terorisme di lingkungan BUMN.
