Berita

Lambang PDI Perjuangan/Net

Politik

Seperti Demokrat, PDIP Bisa Nyungsep di Pemilu 2024

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 20:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peluang PDI Perjuangan mempertahankan predikat partai pemenang pemilu diprediksi bakal sulit terjadi.

Menurut analis politik dari Citra Institute, Efriza, PDIP kini dalam kondisi terdesak karena hanya disokong PPP dalam koalisi mendukung Ganjar Pranowo.

"Menjadi miris, bahwa PDIP sebagai partai penguasa malah berada di urutan ketiga dukungan partai yang ada di parlemen, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/8).


Magister ilmu politik lulusan Universitas Nasional (Unas) itu memaparkan, keterpenuhan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) koalisi PDIP dikalahkan koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan koalisi pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Koalisi PDIP hanya sebesar 23,85 persen saja, teramat jauh dengan gerbong pendukung bakal capres Gerindra sebesar 41,41 persen, dan urutan kedua malah dari barisan oposisi pendukung Anies sebesar 25,03 persen," urai Efriza.

Menurutnya, kekuatan koalisi PDIP yang hanya disokong PPP menjadi kelemahan bagi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo, dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies.

"Pasalnya, KIM beranggotakan 4 Parpol parlemen yang di antaranya Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN. Sementara KPP Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS," sambungnya memaparkan.

Karena itu, pengajar ilmu pemerintahan di Unpam Serang itu berpendapat, PDIP kini dalam kondisi penuh kekhawatiran, karena bisa mengulang kejadian Partai Demokrat di Pemilu 2014.

"Jadi PDIP menyadari secara elektoral, sebagai partai penguasa malah ditinggal oleh barisan partai pendukungnya. Fenomena Partai Demokrat terjungkal di 2014 mereka sadari akan menimpa mereka," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya