Berita

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Kamis (31/8)/RMOL

Politik

Pemerintah Targetkan Nol Persen Kemiskinan pada 2024, Fraksi PDIP: Ini Sangat Menantang

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 16:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024 dengan catatan. Yaitu meminta pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap kemiskinan ekstrem.

Apalagi Pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2024 di angka 0 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Edy Susetyo menuturkan, PDIP setuju asumsi dasar ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi di angka 2,8 persen.


Kemudian nilai tukar rupiah sebesar Rp15 ribu per dolar AS, dan suku bunga di angka 6,7 persen. Selanjutnya, sasaran pembangun juga disepakati oleh PDIP.

Akan tetapi, PDIP menyoroti target kemiskinan pemerintah 0 persen. Target tersebut harus ditepati oleh pemerintah.

"Untuk menjadikan tingkat kemiskinan ekstrem jadi 0 persen, kalau lihat data PLT kepala BPS ini sangat sangat menantang," kata Andreas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (31/8).

Menurutnya, untuk mengendalikan kemiskinan 0 persen perlu menguatan dan koordinasi antarlembaga.

"Supaya hal ini bisa jadi. Ini saya kira apakah ini peran Bappenas nanti yang akan lebih berperan mengkoordinir dan mensinkronkan. Karena ini kan ada di beberapa KL," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta fokus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Untuk kemiskinan ekstrem perlu perhatian secara khusus dan pengendalian yang sangat ketat," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya