Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tutup 62 Persen PLTU Batu Bara, Australia Sibuk Cari Alternatif

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 13:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Australia akan menghentikan operasi 62 persen armada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang saat ini masih memasok sebagian besar kebutuhan listrik nasional.

Namun dengan rencana ini, Operator Pasar Energi Australia (AEMO) memprediksi akan adanya risiko kekurangan energi selama 10 tahun ke depan.

Dalam laporan yang dirilis pada Kamis (31/8), AEMO menyebut risiko kekurangan energi paling besar akan sangat terasa di Victoria pada musim panas ini dan New South Wales pada 2025-2026.


"Permintaan listrik diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perekonomian. Untuk itu, investasi yang direncanakan dalam proyek transmisi, pembangkitan, dan penyimpanan harus segera dilaksanakan,” kata AEMO, seperti dimuat Bloomberg.

CEO AEMO, Daniel Westerman mengatakan pihaknya mengupayakan penyimpanan energi sebesar 248 gigawatt.

Operasi PLTU batu bara yang sudah tua akan segera ditutup karena menghadapi persaingan ketat dengan pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang lebih murah. Di samping adanya tekanan untuk transisi energi.

Bloomber mencatat, investasi Australia dalam proyek terbarukan melonjak 145 persen pada tahun 2022, menjadi sekitar 5,9 miliar dolar AS, dengan sekitar 5 gigawatt tenaga surya dan angin terpasang.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya