Kasus Wadas Buka Tabir Buruknya Kebijakan Istana, PP Muhammadiyah Konsisten Perjuangkan Hak Warga

PP Muhammadiyah konsisten memperjuangkan hak-hak warga Wadas yang saat ini tertindas akibat tanahnya dirampas untuk kepentingan pertambangan batu andesit.

Ketua PP Muhammadiyah Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas, warga Wadas selama ini menjadi korban teror dan kekerasan politik.

Pertambangan andesit di Wadas disinyalir tidak termasuk proyek strategis nasional (PSN). Selain itu, proyek pertambangan ini dinilai bermasalah dari sisi hukum.

"Di Wadas itu merupakan refleksi dari buruknya aspek hulu, kebijakan politik dari pusat dari Istana sana, melalui sejumlah Kementerian dan bawahannya di Jawa Tengah yang memaksakan kehendak untuk PSN dengan mengabaikan prinsip-prinsip penghormatan apalagi penegakan Hak Asasi Manusia," kata Busyro saat jumpa pers secara virtual, Kamis (31/8).

Berdasarkan hasil kajian ini, PP Muhammadiyah mendesak agar aparat kembali menginvestigasi kasus dugaan tindak kekerasan di Wadas. Pemerintah pun dituntut berlaku adil dan lebih bijaksana.

"Kalau pemerintah sudah memaksakan seperti ini, itu jelas-jelas merekalah yang justru melakukan langkah-langkah yang menunjukkan radikalisme politik," tegasnya.

Busyro menambahkan, petaka di Wadas justru dimanfaatkan segelintir politikus untuk kepentingan pilkada. Warga pun termakan pepatah kuno habis manis sepah dibuang.

"Kami bismillahirrahmanirrahim akan terus mendampingi warga," pungkas Busyro.