Berita

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net

Dunia

Proposal Anggaran Pertahanan Jepang Tembus Rp 803 Triliun untuk Tahun Fiskal 2024

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 12:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Proposal anggaran pertahanan Jepang meroket hingga 7,7 triliun yen atau setara dengan Rp 803 triliun untuk tahun fiskal 2024. Angka ini naik dari proposal tahun lalu yang sebesar 6,8 triliun yen.  

Proposal tersebut diajukan oleh Kementerian Pertahanan Jepang kepada Kementerian Keuangan pada Kamis (31/8).

Jika disetujui, Reuters mencatat, anggaran ini akan meningkatkan pengeluaran sekitar 1 triliun yen dibandingkan tahun sebelumnya selama dua tahun berturut-turut.


Ini juga bagian dari rencana untuk meningkatkan belanja pertahanan sebesar 43 triliun yen selama lima tahun. Sekaligus bagian dari upaya Perdana Menteri Fumio Kishida untuk menggandakan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari PDB pada tahun 2027.

Kemhan Jepang berencana menyisihkan lebih dari 900 miliar yen untuk mengamankan alutsista. Sementara sekitar 600 miliar yen akan digunakan untuk kemampuan logistik.

Anggaran tersebut mencakup pendanaan untuk tiga kapal pendarat baru, dengan total 17 miliar yen, 17 helikopter angkut, senilai lebih dari 300 miliar yen, dan tim transportasi khusus baru untuk meningkatkan kemampuan penempatan.

Jepang juga akan mengalokasikan 75 miliar yen untuk bersama-sama mengembangkan rudal pencegat guna melawan hulu ledak hipersonik dengan Amerika Serikat, dan 64 miliar yen untuk pembuatan jet tempur generasi berikutnya dengan Inggris dan Italia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya