Berita

Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution/Net

Politik

Demokrat: SBY Tak Pernah Jegal Orang, Malah Dorong Taufiq Kiemas jadi Ketua MPR

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 11:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi Presiden ke-6 RI tidak pernah menggunakan kepentingan pribadi untuk menjegal atau menghalangi langkah politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah ataupun calon presiden (capres).

Demikian disampaikan Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, dalam keterangannya, Kamis (31/8).

"Saat Pak SBY menjabat, beliau tidak pernah menggunakan vested interest menjegal pribadi. Semisal, menghalangi seorang walikota jadi calon gubernur. Menghalangi gubernur jadi capres," kata Syahrial.


Syahrial menyatakan, SBY justru menjadi sosok yang malah ikut mendorong mendiang suami Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR RI kala itu.

"(SBY) malah ikut mendorong Pak Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR demi kepentingan bangsa," demikian Syahrial.

SBY sebelumnya menyinggung ihwal dukungan yang diberikan kepada Taufiq Kiemas saat menjamu bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, di ruang perpustakaan di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu malam (26/8).

Menurut SBY, ruangan tersebut pernah dipakai saat rapat menentukan sosok Ketua MPR yang hendak didukung pada 2009. Kala itu, SBY memilih Taufiq Kiemas dari PDIP meski oposisi.

"Termasuk event yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Ketika sedang dilaksanakan pemilihan ketua MPR RI, di ruangan inilah saya katakan, kita dukung Pak Taufiq Kiemas," kata SBY di hadapan Anies.

Taufiq Kiemas adalah suami dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang juga rival SBY di Pilpres 2009 silam.

Kala itu SBY yang berpasangan dengan Boediono memenangkan kontestasi Pilpres 2009 yang kemudian membuat PDIP PDIP memutuskan kembali menjadi parpol oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya