Berita

Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution/Net

Politik

Demokrat: SBY Tak Pernah Jegal Orang, Malah Dorong Taufiq Kiemas jadi Ketua MPR

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 11:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi Presiden ke-6 RI tidak pernah menggunakan kepentingan pribadi untuk menjegal atau menghalangi langkah politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah ataupun calon presiden (capres).

Demikian disampaikan Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, dalam keterangannya, Kamis (31/8).

"Saat Pak SBY menjabat, beliau tidak pernah menggunakan vested interest menjegal pribadi. Semisal, menghalangi seorang walikota jadi calon gubernur. Menghalangi gubernur jadi capres," kata Syahrial.


Syahrial menyatakan, SBY justru menjadi sosok yang malah ikut mendorong mendiang suami Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR RI kala itu.

"(SBY) malah ikut mendorong Pak Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR demi kepentingan bangsa," demikian Syahrial.

SBY sebelumnya menyinggung ihwal dukungan yang diberikan kepada Taufiq Kiemas saat menjamu bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, di ruang perpustakaan di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu malam (26/8).

Menurut SBY, ruangan tersebut pernah dipakai saat rapat menentukan sosok Ketua MPR yang hendak didukung pada 2009. Kala itu, SBY memilih Taufiq Kiemas dari PDIP meski oposisi.

"Termasuk event yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Ketika sedang dilaksanakan pemilihan ketua MPR RI, di ruangan inilah saya katakan, kita dukung Pak Taufiq Kiemas," kata SBY di hadapan Anies.

Taufiq Kiemas adalah suami dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang juga rival SBY di Pilpres 2009 silam.

Kala itu SBY yang berpasangan dengan Boediono memenangkan kontestasi Pilpres 2009 yang kemudian membuat PDIP PDIP memutuskan kembali menjadi parpol oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya