Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di luar negeri dibuatkan peta kerawanan tersendiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal tersebut akan dituangkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik, yang akan diluncurkan di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, dalam cara peluncuran IKP Pemilu Luar Negeri turut mengundang sejumlah pejabat pemerintah.
Pihak yang terkait langsung dengan Pemilu, diundang pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), partai politik (Parpol), hingga pemantau Pemilu.
Dari lembaga eksekutif, Bawaslu mengundang Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sementara dari lembaga penegak hukum ada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Intelijen Nasional (BIN).
Adapun lembaga legislatif yang diundang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Untuk unsur masyarakat lainnya yang diundang antara lain media massa dan juga mahasiswa.
IKP Tematik Pemilu Luar Negeri yang akan diluncurkan hari ini merupakan tema khusus kedua yang dibuat Bawaslu.
Pasalnya, pada awal Agustus telah diluncurkan IKP Tematik Politik Uang, yang dibuat lantaran memiliki kerawanan tinggi terjadi di Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty sudah menjelaskan jauh-jauh hari, pihaknya membuat IKP Tematik untuk beberapa isu strategis terkait kerawanan Pemilu.
"Politik uang jadi salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan Pemilu," ujar Lolly saat meluncurkan IKP Tematik Politik Uang, di Hotel Harris & Conventions Festival Citylink, Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8).
