Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin/Net

Dunia

China: Pernyataan Parlemen Inggris tentang Kemerdekaan Taiwan Bertentangan dengan Fakta

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 09:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pernyataan tentang kemerdekaan Taiwan -yang muncul dalam dokumen yang diterbitkan oleh Komite Urusan Luar Negeri Dewan Rakyat Inggris- tidak sesuai dengan kenyataan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menegaskan hal itu kepada kepada wartawan dalam pengarahannya pada Rabu (30/8).

"Laporan (Inggris) yang menyebutkan kemerdekaan Taiwan, bertentangan dengan fakta," tegas Wang, seperti dikutip dari Politico.


Wang mendesak agar Parlemen Inggris mematuhi prinsip 'Satu China' dan norma hukum umum dalam hubungan internasional. Ia juga meminta London untuk menghormati kepentingan inti China dan berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada kekuatan separatis yang menginginkan “kemerdekaan” Taiwan.

Komite Urusan Luar Negeri di House of Commons, atau majelis rendah Parlemen Inggris, untuk pertama kalinya menyebut Taiwan sebagai “negara merdeka” dalam dokumen resmi yang muncul bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri James Cleverly ke China minggu ini.

Dokumen itu memberikan laporan yang mengatakan bahwa Taiwan secara de facto adalah negara merdeka dan memiliki semua karakteristik yang dapat dikaitkan dengan negara tersendiri.

Cleverly tiba di Beijing pada Rabu (30/8). Ini menandai kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Inggris ke China dalam lima tahun. Cleverly diperkirakan akan bertemu dengan mitranya dari China, Wang Yi, dan Wakil Presiden Han Zheng.

Selama kunjungannya, Cleverly akan mengangkat isu konflik Ukraina dan keamanan siber, serta menyinggung "Pentingnya Tiongkok secara global disertai dengan tanggung jawab terhadap keamanan internasional."

Cleverly juga menyerukan kepada Beijing untuk berkontribusi dalam mengakhiri konflik Ukraina, berhenti menyebarkan ketegangan di Laut China Selatan dan menghentikan aktivitas jahat di dunia maya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya