Berita

Susilo Bambang Yudhoyono/Net

Politik

Hambat Kemajuan Bangsa, SBY Ajak Rakyat Move On dari Mitos

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 20:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Indonesia menuju kemajuan terhambat, karena sebagian masyarakat masih terbelenggu mitos. Meski terkesan sepele, pengaruh mitos terhadap kesadaran kolektif membuat perkembangan bangsa terganggu.

Persoalan mitos itu disinggung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, beberapa waktu lalu.

Menurut SBY, setidaknya ada tiga buku tentang mitos yang akhirnya membentuk karakter rakyat Indonesia. Ketiga buku itu adalah Manusia Indonesia karya Muchtar Lubis, Mitos Pribumi Malas karya Syed Hussein Alatas, dan Asian Drama karya Gunnar Karl Myrdal.


Pada buku karya Mochtar Lubis, manusia Indonesia digambarkan munafik, tidak bertanggung jawab, berjiwa feodal, berwatak lemah, percaya takhayul dan berjiwa seni. Dari lima karakter itu, hanya satu yang konotasinya positif.

"Kalau nggak cocok (dengan karakter di atas) jangan marah sama saya. Marah kepada mendiang Mochtar Lubis, orang yang juga saya hormati," kata SBY, menanggapi buku Manusia Indonesia, dikutip Rabu (30/8).

Sementara itu di buku karya Syed Hussein Alatas, disebutkan, orang Asia Tenggara sebagai pribadi yang malas, terbelakang, dan intelektualitas rendah. Sementara buku Asian Drama memotret watak, karakter, dan kultur manusia Asia yang sulit maju.

Menurut SBY, orang Indonesia hari ini sudah banyak berubah. Mitos negatif yang tertuang dalam tiga buku itu perlahan terbantahkan, seiring perubahan, pergeseran dan transformasi di era globalisasi.

"Karena itu, mitos yang serba negatif itu mungkin sekarang sudah banyak yang berubah. Mungkin juga masih ada pada diri masyarakat Indonesia, manusia Indonesia, maupun bangsa Indonesia," jelas SBY.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menambahkan, ada dua mitos lain yang membayangi Indonesia. Yakni, bila negara ingin sejahtera, maka harus berfokus pada pembangunan ekonomi dan melupakan demokrasi. Kemudian mitos negara harus mengurangi kebebasan bila keamanan ingin stabil.

SBY dengan tegas membantah mitos itu. Dia mengajak rakyat Indonesia 'move on' dan jangan lagi terbelenggu dengan mitos yang menghambat pola pikir.

"Jangan dihantui mitos. Kita bisa hadirkan ekonomi, stabilitas dan keamanan nasional dengan kebebasan pada hak asasi manusia," tandas SBY.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya