Berita

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman/Net

Nusantara

Penggunaan Anggaran Kemiskinan Ekstrem Disorot KPK, Begini Penjelasan Wabup Garut

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 16:26 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar adanya penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dinilai tidak tepat sasaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sampai ke telinga Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman.

Helmi membenarkan kalau anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Garut nilainya mencapai Rp 799 miliar. Menurutnya, penyusunan anggaran sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Setahu saya beberapa waktu lalu KPK mengapresiasi besaran anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Garut, karena dinilai komprehensif dan melibatkan banyak OPD,” kata Helmi, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (30/8).

Soal temuan adanya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, ia mengaku tidak tahu secara detail   alokasi dana yang nilainya hampir mencapai Rp 800 miliar tersebut.

“Bagaimanapun ini jadi bahan evaluasi buat kami, supaya ke depan semua anggaran penanggulangan kemiskinan bisa efektif dan tepat sasaran,” tutur Helmi.

“Secepatnya dinas terkait akan memberikan penjelasan lengkap,” lanjutnya.

Helmi menekankan, Pemkab Garut tegak lurus dengan arahan pemerintah pusat dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“InsyaAllah, baik Pak Bupati, saya, dan semua jajaran Pemkab Garut bersungguh-sungguh dalam menjalankan arahan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kabupaten Garut pada APBD 2023 menganggarkan belanja untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem sebesar Rp799.305.947.474 (Rp799 miliar). Namun anggaran sebesar itu ternyata tidak ada dialokasikan untuk bantuan sosial kepada masyarakat.

"Kita temukan bahwa di Kabupaten Garut anggaran kemiskinan ekstremnya sudah benar nih, Rp799 miliar, persentase oke. Tapi kita lihat dalamnya, ada honor, belanja alat kantor, ada makan. Bansos individu malah enggak dikasih," ujar Pahala seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).

Mirisnya, lanjut Pahala, dalam anggaran sebesar itu, malah digunakan pihak Pemkab Garut untuk perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp784.305.00 (Rp784 juta).

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya