Berita

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman/Net

Nusantara

Penggunaan Anggaran Kemiskinan Ekstrem Disorot KPK, Begini Penjelasan Wabup Garut

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 16:26 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar adanya penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dinilai tidak tepat sasaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sampai ke telinga Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman.

Helmi membenarkan kalau anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Garut nilainya mencapai Rp 799 miliar. Menurutnya, penyusunan anggaran sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Setahu saya beberapa waktu lalu KPK mengapresiasi besaran anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Garut, karena dinilai komprehensif dan melibatkan banyak OPD,” kata Helmi, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (30/8).


Soal temuan adanya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, ia mengaku tidak tahu secara detail   alokasi dana yang nilainya hampir mencapai Rp 800 miliar tersebut.

“Bagaimanapun ini jadi bahan evaluasi buat kami, supaya ke depan semua anggaran penanggulangan kemiskinan bisa efektif dan tepat sasaran,” tutur Helmi.

“Secepatnya dinas terkait akan memberikan penjelasan lengkap,” lanjutnya.

Helmi menekankan, Pemkab Garut tegak lurus dengan arahan pemerintah pusat dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“InsyaAllah, baik Pak Bupati, saya, dan semua jajaran Pemkab Garut bersungguh-sungguh dalam menjalankan arahan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kabupaten Garut pada APBD 2023 menganggarkan belanja untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem sebesar Rp799.305.947.474 (Rp799 miliar). Namun anggaran sebesar itu ternyata tidak ada dialokasikan untuk bantuan sosial kepada masyarakat.

"Kita temukan bahwa di Kabupaten Garut anggaran kemiskinan ekstremnya sudah benar nih, Rp799 miliar, persentase oke. Tapi kita lihat dalamnya, ada honor, belanja alat kantor, ada makan. Bansos individu malah enggak dikasih," ujar Pahala seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).

Mirisnya, lanjut Pahala, dalam anggaran sebesar itu, malah digunakan pihak Pemkab Garut untuk perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp784.305.00 (Rp784 juta).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya