Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/Net
Peluang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) keluar dari koalisi pendukung Prabowo Subianto dinilai terbuka lebar setelah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, terdapat dua kejadian yang membuat posisi PKB dan ketua umumnya Muhaimin Iskandar dikesampingkan Prabowo.
Dia menyebutkan, masuknya Partai Golkar dan PAN ke koalisi pendukung Prabowo membuat perundingan posisi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) bukan hanya antara Prabowo dan Cak Imin.
"Tapi juga oleh Airlangga Hartarto (Ketum Partai Golkar) dan Zulkifli Hasan (Ketum PAN)," ujar Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/8).
Selain itu, Jamiluddin juga menilai, posisi PKB semakin tersingkir koalisi ketika Prabowo mengubah nama koalisi secara tiba-tiba, yang dilakukan pada momen perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 PAN, di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (28/8).
"Jadi, Cak Imin tidak lagi memiliki hak veto yang kuat. Suara Cak Imin tidak lagi menentukan dalam memutuskan Cawapresnya Prabowo," tuturnya.
Maka dari itu, mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta itu meyakini PKB akan cabut dari barisan koalisi Prabowo.
Bahkan, dia melihat kemungkinan PKB ditarik ke dalam koalisi PDI Perjuangan seperti desas desus yang santer belakangan hari ini.
"PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabuh ke PDIP. Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan Cak Imin dan PKB," demikian Jamiluddin.
